Menperin: Harga Gas Industri Ideal di Bawah USD6/MMBTU

    Ilham wibowo - 06 Januari 2020 17:11 WIB
    Menperin: Harga Gas Industri Ideal di Bawah USD6/MMBTU
    Ilustrasi jaringan gas. Foto : Kementerian Esdm.
    Jakarta: Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan harga gas jadi permasalahan sektor industri yang perlu terselesaikan di 2020. Saat ini, daya saing 84 industri sangat bergantung pada gas untuk bisa tumbuh.

    Nominal yang dinilai akan membuat industri Tanah Air kompetitif mestinya bisa sesuai atau lebih rendah dari Perpres Nomor 40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi sebesar USD6 per juta British Thermal Unit (MMBTU). Empat tahun berselang implemetasi regulasi tersebut masih mandek.

    "Kenapa susah sekali (harga gas turun) padahal Perpres sudah ada, itu juga menjadi pertanyaan kami," kata Agus di Auditorium Kemenperin, Jakarta Selatan, Senin, 6 Januari 2020.

    Agus memaparkan 45 dari 84 industri pengguna gas sebagai energi utama merupakan kelompok industri keramik dan kaca. Mereka yang sangat terpukul dengan harga gas saat ini yang berkisar antara USD7,89-USD10,28/MMBTU.

    Adapun jumlah industri ubin keramik sebanyak 27 perusahaan dengan kapasitas 501 juta meter persegi yang menyerap pekerja 21.600 orang. Sementara jumlah industri kaca ada 18 dengan kapasitas industri kaca lembaran 1,35 juta ton, kaca cermin 117 ribu ton, dan kaca pengaman 6,3 juta meter persegi dengan total keseluruhan 14.600 orang pekerja.  

    "Industri kaca sebagai contoh harga impor per hari ini USD235 per ton, nah kalau harga gas yang dijual untuk industri kaca USD7, maka dia tidak balik modal bahkan ada minus, diturunkan ke USD6 saja masih belum kompetitif. Jadi untuk industri kaca harga ideal itu di bawah USD6 per MMBTU," papar Agus.

    Harga gas industri yang belum kompetitif juga berdampak pada daya saing industri tekstil hulu di 33 industri. Harga gas tinggi memengaruhi 25 persen cost structure sehingga membuat daya saing lemah.

    Utilisasi pun cenderung rendah di kisaran 45 persen dan sebagian besar tekstil dan produk tekstil (TPT) industri hulu sudah menurunkan kapasitas produksi. Bahkan beberapa perusahaan TPT tidak lagi beroperasi karena kalah bersaing dengan produk impor.

    "Oleh karena itu kami keluarkan tiga opsi untuk bantu Perpres tersebut terimplementasi dengan sesungguhnya," kata Agus.

    Adapun opsi pertama adalah pengurangan porsi pemerintah dari hasil kegiatan kontraktor kerja sama (K3S), dari penghitungan bersama PGN, yakni sebesar USD2,2 per MMBTU. Apabila porsi tersebut dihilangkan atau dikurangi, harga gas bisa turun dari rata-rata sekarang yakni sebesar USD8-USD9 per MMBTU.

    Opsi kedua, lanjut Agus, K3S diwajibkan untuk Domestic Market Obligation (DMO) gas yang bisa diberikan kepada PGN. Langkah yang ini diyakini akan menjamin kuantitas alokasi gas untuk industri dengan spot yang saat ini sebesar USD4,5 per MMBTU.

    Sementara opsi ketiga adalah memberikan akses kemudahan bagi pelaku industri dengan gas yang dipasok melalui impor. Langkah ini diperuntukkan untuk pengembang  terutama kawasan-kawasan industri yang belum ada jaringan gas.

    "Tentu swasta diberikan keleluasaan atau diperbolehkan untuk mengimpor gas khususnya gas untuk industri dengan harga sudah kita patok sehingga industri bisa memiliki daya saing yang tinggi dibandingkan industri industri lain yang ada di kawasan," paparnya.




    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id