Kemenkeu Belum Berpikir Menyuntikkan Dana untuk BUMN Bermasalah

    Eko Nordiansyah - 13 Januari 2020 13:31 WIB
    Kemenkeu Belum Berpikir Menyuntikkan Dana untuk BUMN Bermasalah
    Ilustrasi. FOTO: Medcom.id.
    Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum berencana untuk menyuntikkan dana bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bermasalah. Apalagi saat ini sejumlah perusahaan BUMN khususnya sektor asuransi harus mengalami kerugian hingga triliunan.

    Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan saat ini pemerintah tengah mengusut penyebab perusahaan BUMN asuransi bermasalah. Untuk itu, belum ada rencana suntikan penanaman modal negara (PMN).

    "Saya itu belum apa-apa terus kalian tanya bantuan, masalahnya apa juga belum di-ini (diketahui), sudah (tanya) bantuannya," kata Isa di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat, Senin, 13 Januari 2020.

    Dirinya menambahkan suntikan modal dari pemerintah bukan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah di BUMN asuransi yang bermasalah. Sejumlah skema masih bisa dilakukan untuk menambah likuiditas BUMN asuransi bermasalah tanpa harus mengeluarkan uang dari kas negara.

    Bukan hanya PT Asuransi Jiwasraya (Persero), sekarang ada dugaan korupsi di  PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI (Persero). Keduanya mengalami kerugian puluhan triliun.

    Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sampai dengan November 2019, Jiwasraya diperkirakan mengalami negatif equity sebesar Rp27,2 triliun. Jiwasraya membutuhkan dana Rp32,89 triliun agar bisa mencapai rasio Risk Based Capital (RBC) minimal 120 persen.

    Terdapat empat alternatif penyelamatan Jiwasraya. Mulai dari strategic partner yang menghasilkan Rp5 triliun, inisiatif holding asuransi Rp7 triliun, menggunakan skema finansial reasuransi Rp1 triliun, dan sumber dana lain dari pemegang saham Rp19,89 triliun. Jadi, total dana yang dihimpun dari penyelamatan tersebut Rp32,89 triliun.

    Sementara itu, dugaan penyelewengan dana asuransi diduga dengan modus investasi saham gorengan. Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya menyatakan ada isu korupsi di ASABRI yang nilainya mencapai Rp10 triliun.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id