Dicecar DPR, Erick Thohir Bela Mati-Matian PT PANN

    Annisa ayu artanti - 02 Desember 2019 17:04 WIB
    Dicecar DPR, Erick Thohir Bela Mati-Matian PT PANN
    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Foto : Medcom/Annisa Ayu.
    Jakarta: Dalam rapat kerja perdana, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjadi tameng bagi perusahaan BUMN 'sakit'. Salah satunya adalah PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PT PANN (Persero)

    Saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR-RI, direksi PT PANN dicecar anggota Komisi VI yang menanyakan mengenai penggunaan dana dari Penyertaan Modal Negara (PMN) serta kinerja bisnis perusahaan selama ini. Anggota komisi menganggap PT PANN sudah tidak layak ditolong.

    "Jika yang akan diberikan PMN ini kita tidak mengerti kondisi perusahaannya, contoh yang dari PANN. Bagaimana mungkin kita DPR menyetujui. Jangan-jangan PMN-nya buat bayar gaji," ucap Anggota Komisi VI DPR-RI Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka dalam rapat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019.

    Anggota Komisi VI lainnya dari Fraksi Demokrat Herman Khaeron menganggap penjelasan direksi PT PANN tidak jelas, sehingga DPR pun ragu untuk menyetujui suntikan modal negara ke perusahaan tersebut.

    "Saya mengingatkan bagaimana bisa yakin dengan PMN yang akan diberikan ke saudara kalau materi tidak ada. Penjelasan pun enggak jelas. Ini rapat harus jelas," kata Herman.

    Di tempat yang sama Erick membela PT PANN. Ia mengatakan direksi yang menjabat di perusahaan pelat merah saat ini merupakan direksi baru sehingga belum paham mengenai detil bisnis perusahan dan juga PMN yang digunakan.

    Erick juga menjelaskan permasalahan yang ada di tubuh PT PANN saat ini adalah tidak fokusnya bisnis inti perusahaan. PT PANN seharusnya fokus pada pembiayaan di bidang maritim seperti pengadaan kapal. Tetapi sekarang memiliki bisnis di luar inti seperti perhotelan.

    "Saya tak salahkan direksi PT PANN, ketika beliau masuk awal memang sudah ada core bisnis yang sangan tidak fokus di bawah PANN ada dua hotel," ucap Erick kepada anggota Komisi VI DPR-RI.

    Erick juga meminta maaf kepada anggota Komisi VI DPR karena ketidakjelasan perusahaan pelat merah tersebut. Ia menuturkan pemerintah telah memberikan suntikan modal kepada PT PANN sejak 1994.

    "Karena itu saya mohon maaf dengan segala kerendahan, jangan salahkan direksinya karena beliau baru masuk dan apa yang tadi masalah PMN sendiri kebijakan tahun 94 di mana perusahaan ini harus benahi leasing kapal terbang yang sebenarnya juga tidak ada," jelas Erick.

    PT PANN pada 2020 akan mendapat kucuran dana dari pemerintah melalui PMN nontunai sebesar Rp3,76 triliun dalam bentuk konversi utang SLA.

    Modal dari pemerintah ini akan dimanfaatkan dalam pengembangan armada maritim nasional serta mendukung nawacita pemerintah dalam mewujudkan poros maritim dunia.



    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id