Pemerintah Harus Berani Terapkan Aturan Ojek Daring

    08 Mei 2019 10:37 WIB
    Pemerintah Harus Berani Terapkan Aturan Ojek Daring
    Ilustrasi. (FOTO: AFP)
    Jakarta: Pemerintah diminta tidak takut menjalankan aturan ojek daring demi kepastian hukum bagi semua pelaku bisnis dan konsumen yang terlibat di dalamnya.

    Aturan dimaksud ialah Permenhub Nomor 12/2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat serta Kepmenhub RI Nomor KP 348/2019 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. Aturan berlaku di lima kota, yaitu Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar, sejak 1 Mei 2019.

    "Pemerintah harus konsisten mengamankan regulasi itu karena keinginan semua pihak termasuk mitra pengemudi dan aplikator sudah diakomodasi," ujar pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo melalui keterangannya kepada wartawan, Selasa, 7 Mei 2019.

    Menurut Agus, tak ada alasan bagi pemerintah mewacanakan revisi karena aturan dibuat sudah ada masa sosialisasi dan pihak yang terlibat telah diajak berdiskusi.

    "Jadi, pemeritah harus tegas mengawasi di lapangan, terutama soal penerapan tarif. Jangan ada lagi dibiarkan kedok promosi, tapi merugikan mitra atau merusak persaingan," terang Agus.

    Sebagai informasi, besaran tarif terbagi menjadi tiga zona. Zona 1 untuk wilayah Sumatra, Jawa (tanpa Jabodetabek), dan Bali. Untuk zona 2 ialah Jabodetabek dan zona 3 ialah Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, dan lainnya.

    Adapun besaran tarif nett zona I ialah batas bawah Rp1.850 dan batas atas Rp2.300, dengan biaya jasa minimal Rp7.000-Rp10.000. Zona 2 batas bawah Rp2.000 dengan batas atas Rp2.500, dan biaya jasa minimal Rp8.000-Rp10.000. Untuk zona 3 batas bawah Rp2.100 dan batas atas Rp2.600, dengan biaya jasa minimal Rp7.000-Rp10.000.

    Peneliti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai naiknya tarif ojek daring pada 1 Mei lalu harus jadi momentum bagi perusahaan aplikator ojek daring memperbaiki layanan. "Tarif ialah hal yang tak bisa dihindari asalkan kenaikannya pada koridor wajar sesuai aspek daya beli dan layanan," ujar Tulus.

    Sebelumnya, Direktur Angkutan Jalan Kemenhub Ahmad Yani menyatakan Kemenhub segera mengevaluasi pemberlakuan tarif ojek daring di lima kota besar. (Media Indonesia)



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id