comscore

Penghasilan Bebas Pajak Tinggi, tak Selalu Gerus Penerimaan

Suci Sedya Utami - 20 Juli 2017 18:32 WIB
Penghasilan Bebas Pajak Tinggi, tak Selalu Gerus Penerimaan
Illustrasi. MI/Susanto.
medcom.id, Jakarta: Guru Besar Ilmu Kebijakan Perpajakan UI Haula Rosdiana tak sependapat dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengatakan semakin tinggi penghasilan tidak kena pajak (PTKP) maka semakin rendah penerimaan pajaknya.

Haula menjelaskan, kenaikan PTKP tidak selalu menurunkan pemerimaan ataupun sebaliknya. Ketika PTKP naik dari posisi sebelumnya Rp36 juta per tahun atau Rp3 juta per bulan ke Rp54 juta justru akan mendatangkan penerimaan pajak lain.
baca : Sri Mulyani Ungkap Alasan Kenaikan PNBP STNK dan BPKB

Memang, ketika PTKP naik, maka pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang harus dibayar karyawan menjadi lebih rendah atau bahkan ada jadi tidak bayar pajak. Misalnya A penghasilannya Rp4,5 juta, PTKP awal Rp2 juta maka penghasilan dia kena yang sisa dari batas PTKP Rp2,5 juta bakal dikenakan pajak. Atau PTKP Rp5 juta, maka dia bebas pajak.

"Jika PPh 21 lebih kecil, maka take home pay yang diterima oleh karyawan menjadi lebih besar. Kemungkinan take home pay akan dikonsumsi atau di-saving," kata Haula pada Metrotvnews.com, Kamis 20 Juli 2017.

Jika pilihannya ditabung atau diinvestasikan di deposito, kata Haula, maka pemerintah dalam hal ini Ditjen Pajak akan mendapatkan bunga dari simpanan itu dan menerima holding tax sebagaimana dalam PPh pasal 23.

Sedangkan jika digunakan untuk konsumsi atau meningkatkan daya beli, maka berpengaruh pada pendapatan pajak pertambahan nilai (PPN) dari hasil yang dibelanjakan.

"Kalau dikonsumsi Pemerintah akan dapatkan penerimaan dari pajak lainnnya, PPN," ujar Haula.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan besaran PTKP berdasarkan pendapatan per kapita mempengaruhi penerimaan pajak yang tentunya berimbas pada level tax ratio. Diakui Ani, semakin tinggi besaran PTKP maka akan semakin menggerus pendapatan pajak dan tax ratio yang saat ini masih 10,3 persen atau terbilang kecil. Oleh karenanya, pemerintah kini tengah mengkaji besaran tersebut.

"Kita melakukan kajian yang sangat teliti mengenai apa yang disebut tax ratio itu. Ini sudah saya mintakan waktu membandingkan tax ratio antara negara itu konsisten. Termasuk policy mengenai PTKP apakah bisa dilihat sebagi salah satu yang menjelaskan basis pajak kita berbeda. Jadi PTKP makin tinggi, basis pajak makin sedikit," kata Ani.

Jika dibandingkan negara di Asean, misalnya Malaysia, PTKP kita paling tinggi. Malaysia menerapkan PTKP sebesar Rp13 juta per tahun meskipun pendapatan per kapita Indonesia lebih kecil dari Negeri Jiran tersebut bahkan juga dari Thailand, Vietnam, dan Singapura.




(SAW)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id