Penaikan UMP Bisa Jadi Bumerang

    Media Indonesia - 05 November 2019 10:32 WIB
    Penaikan UMP Bisa Jadi Bumerang
    Kepala Kajian Makroekonomi dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Febrio Kacaribu. Foto: Medcom.id/Husen Mifftahudin.
    Jakarta: Kepala Kajian Makroekonomi dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Febrio Kacaribu menyebutkan sistem penaikan upah minimum provinsi (UMP) yang dilakukan tiap tahun dapat menjadi bumerang pada industri manufaktur.

    Pasalnya, dalam beberapa tahun belakangan, di saat kesejahteraan pekerja meningkat lantaran penaikan UMP tiap tahun itu, di saat yang bersamaan juga terjadi pemangkasan jumlah pekerja. Alhasil industri manufaktur pun terpengaruh.

    "UMP naik itu tidak menolong tenaga kerja secara keseluruhan, justru lapangan kerja malah berkurang, sehingga sektor manufaktur tidak terkover," kata Febrio di Gedung LMEP UI, Jakarta, Senin, 4 November 2019.

    Berdasarkan pengamatannya, penaikan UMP secara rutin sebesar 8,51 persen tiap tahunnya selalu dibarengi dengan pemangkasan jumlah pekerja oleh pelaku usaha.

    Ia menambahkan, penghitungan penaikan UMP dengan menghitung pertumbuhan ekonomi ditambah dengan inflasi merupakan rumusan yang tak relevan. Menurutnya, dengan kalkulasi itu akan terjadi negosiasi penaikan UMP hingga 15 persen.

    "Ini sudah tidak sehat. Tidak hanya untuk manufaktur dan pengusahanya, tapi juga bagi tenaga kerjanya. Akan terjadi lay off, semakin banyak pengurangan tenaga kerja," tukasnya.

    Akhir Oktober lalu, Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan Dinar Titus Jogaswitani mengatakan penaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen merupakan jalan tengah yang mempertemukan kepentingan pekerja dan pengusaha.

    "Angka ini kan diambil dari inflasi nasional sebesar 3,39 persen ditambah dengan pertumbuhan ekonomi 5,12 persen menjadi 8,51 persen, sesuai dengan PP 78/2015 tentang Pengupahan," kata Dinar, Kamis, 31 Oktober 2019 lalu.

    Hal itu disampaikannya seusai pertemuannya dengan buruh yang berunjuk rasa di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta.

    Menurut Dinar, bukan hanya buruh yang keberatan dengan angka tersebut, asosiasi pengusaha juga meminta kementerian untuk menurunkan angka 8,51 persen itu karena dirasa sangat tinggi.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id