Pemerintah Yakin Holding Asuransi Jadi Penyembuh Jiwasraya

    Annisa ayu artanti - 24 Desember 2019 09:17 WIB
    Pemerintah Yakin <i>Holding</i> Asuransi Jadi Penyembuh Jiwasraya
    Ilustrasi. FOTO: MI/RAMDANI
    Jakarta: Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meyakini pembentukan holding asuransi akan menjadi penyelamat kesehatan PT Asuransi Jiwasraya (persero). Pasalnya, diperkirakan pembentukan holding tersebut dapat menguatkan likuiditas perusahaan.

    Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan pembentukan holding yang tengah dikebut ini sebagai salah satu langkah menyelamatkan Jiwasraya. "Itu (holding asuransi) adalah upaya menangani urusan Jiwasraya," kata Arya, di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin malam, 23 Desember 2019.

    Ia menjelaskan ketika sudah menjadi satu holding asuransi maka anggota holding akan diperhatikan oleh induk holding, termasuk kesehatan perusahaan pelat merah itu.

    Adapun skema holding asuransi akan terdiri dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) yang menjadi induk holding. Kemudian, Jiwasraya, PT Jasa Raharja (Persero), PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) yang menjadi anggota holding.

    Skema ini diprediksi dapat menghasilkan dana Rp7 triliun untuk membantu likuiditas Jiwasraya. "Gini ketika digabung ada yang kuat kan, kan di bawah (induk holding) bisa menyuntikkan (modal) atau dari anak yang lain," jelas dia.

    Pembentukan holding ditargetkan selesai pada kuartal satu atau kuartal dua tahun depan. Adapun mengenai pembentukan holding asuransi ini, Menteri BUMN Erick Thohir pede bahwa Presiden Joko Widodo akan menyetujuinya.

    "Insyaallah akan ada persetujuan dari Presiden," ucap Erick.

    Polemik Jiwasraya ini mencuat karena gagal bayar klaim nasabah produk saving plan. Saat itu produk dijual melalui kerja sama dengan tujuh mitra bank yaitu BTN, BrI, Bank DBS Indonesia, Bank QNB Indonesia, KEB Hana Bank Indonesia, Standard Charted Indonesia dan Bank Victoria.

    Total gagal klaim nasabah tersebut disebut mencapai Rp12,4 triliun. Saat ini kasus ini sudah masuk ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Jajaran direksi lama diduga terlibat dalam praktik korupsi sehingga membuat perusahaan bangkrut.



    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id