Ratusan Ekonom Desak Presiden Keluarkan Perppu KPK - Medcom

    Ratusan Ekonom Desak Presiden Keluarkan Perppu KPK

    Desi Angriani - 17 Oktober 2019 15:59 WIB
    Ratusan Ekonom Desak Presiden Keluarkan Perppu KPK
    Faisal Basri, salah satu ekonom yang mengisi surat terbuka Perppu KPK. FOTO: Medcom.id/Ilham Wibowo.
    Jakarta: Ratusan ekonom Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) UU KPK. Desakan itu disampaikan dalam surat terbuka rekomendasi ekonom terkait dampak pelemahan penindakan dan pencegahan korupsi terhadap perekonomian.

    Mereka menilai berlakunya UU KPK hasil revisi tersebut dapat menurunkan kredibilitas KPK dalam mencegah korupsi. Dampaknya, perekonomian dalam negeri terancam. Sebab, korupsi menghambat investasi dan mengganggu kemudahan berinvestasi di Indonesia.

    Selanjutnya, korupsi dipercaya memperburuk ketimpangan pendapatan dan menciptakan instabilitas ekonomi makro. Sebab, utang eksternal cenderung lebih tinggi daripada penanaman modal asing.

    Di sisi lain, korupsi mengancam pencapaian visi pembangunan nasional, karena berdampak buruk terhadap pembangunan infrastruktur, menghambat pembangunan SDM, membebani APBN dan menyuburkan praktik aktivitas ilegal (shadow economy).

    Pencapaian tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 pun bakal terancam akibat korupsi dan lemahnya aspek kelembagaan.

    Surat terbuka tersebut juga menyebut penindakan dan pencegahan korupsi bukan bersifat substitutif namun bersifat komplementer. Pencegahan korupsi tidak akan efektif ketika fungsi penindakan KPK dimarginalkan.

    KPK disebut telah memperbaiki transparansi, akuntabilitas dan tata kelola di sektor-sektor strategis seperti: kesehatan, pendidikan, pertambangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, peningkatan integritas pejabat negara dan membangun korporasi berintegritas.

    "Memohon kepada Bapak Presiden untuk memimpin reformasi di berbagai sektor, mengingat sejarah menunjukkan keberhasilan reformasi di berbagai negara. Memohon kepada Bapak Presiden untuk mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU KPK atau semakin memperkuat KPK," tulis surat terbuka ekonom Indonesia, di Jakarta, Kamis 17 Oktober 2019.

    Adapun daftar ekonom pendukung rekomendasi penerbitan Perppu KPK di antaranya; Piter Abdullah (CORE), Arti Adji (FEB UGM), Vid Adrison (FEB UI), Evi Noor Afifah (FEB UGM), Prof. Lincolin Arsyad (FEB UGM), Rumayya Batubara (FEB UNAIR), Faisal Basri (FEB UI), M. H. Yudhistira (FEB UI), Meilanie Buitenzorgy (FEM IPB).

    Berikutnya Prof. Arief Anshori Yusuf (FEB UNPAD), Teguh Dartanto (FEB UI), Amri Anjas Asmara (FEB UGM), Doni Dalimunthe (FEB USU), Giovani van Empel (FK UGM), Prof. Didin S. Damanhuri (FEM IPB), Ilmiawan Auwalin (FEB UNAIR), Sahara (FEM IPB), Haerul Anam (FEB UNTAD), Wuri Handayani (FEB UGM), Siti Aisyah Tri Rahayu (FEB UNS), Dwini Handayani (FEB UI), Nairobi (FEB UNILA), Lukman Hakim (FEB UNS), Istiqomah (FEB Unsoed) dan seterusnya.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id