Kementerian ATR Tunjuk BTN Jadi Pilot Project HT-el

    Ade Hapsari Lestarini - 04 September 2019 18:06 WIB
    Kementerian ATR Tunjuk BTN Jadi <i>Pilot Project</i> HT-el
    Kepala BPN Sofyan A Djalil (kedua dari kiri) dan Plt Direktur Utama BTN Oni Febriarto Rahardjo (kedua dari kanan). FOTO: dok BTN.
    Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) menunjuk PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) sebagai pilot project Layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el).

    Layanan anyar tersebut bertujuan mempercepat penyelesaian sertifikat hak tanggungan sebagai second way out penerapan Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK 71) di perseroan.

    Hak tanggungan merupakan jaminan pelunasan utang atas hunian termasuk tanahnya. Dengan adanya sertifikat HT tersebut akan memberikan wewenang kepada kreditur untuk melakukan tindakan seperti lelang atau penjualan agunan ketika terjadi kredit macet.

    Plt Direktur Utama BTN Oni Febriarto Rahardjo mengatakan perseroan merupakan lembaga perbankan yang pertama kali mengimplementasikan HT-el. Melalui layanan tersebut, lanjut Oni, dapat mempercepat penyelesaian sertitikat HT. Sertifikat HT bisa mempercepat mekanisme lelang, sehingga BTN tidak perlu membentuk pencadangan (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/CKPN).

    "Adanya HT-el ini akan menjadi langkah antisipasi kami sebelum membentuk pencadangan. Dengan langkah antisipasi ini beserta upaya peningkatan pencadangan yang kami lakukan, kami membidik rasio pencadangan kami di atas 100 persen pada 2020 nanti," jelas Oni dalam keterangan resminya, Rabu, 4 Agustus 2019.

    Oni mengungkapkan dengan adanya sistem elektronik tersebut juga akan membantu BTN dalam memantau pengerjaan HT. Layanan ini pun akan meminimalisasi biaya proses pendaftaran HT.

    Nantinya sertifikat tersebut akan didaftarkan langsung oleh bank selaku kreditur tanpa perantara notaris. Dengan begitu, tambah Oni, biaya yang dibayar disesuaikan dengan nilai hak tanggungan. "Dengan biaya yang lebih murah akan menjadi gimmick menarik karena biaya proses kredit lebih terjangkau bagi para debitur."

    Hingga kini, sebut Oni, bank yang dipimpinnya telah mempersiapkan berbagai hal teknis untuk mendukung pelaksanaan implementasi HT elektronik di BPN. "Kami juga akan sosialisasi implementasi HT-el ke 102 kantor cabang dan enam kantor wilayah kami yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami juga siap melakukan sosialisasi kepada seluruh notaris rekanan untuk menggunakan HT-el," tutur Oni.

    Adapun per 31 Agustus 2019, total nilai HT yang didaftarkan BTN yakni sebesar Rp26 triliun. Nilai tersebut terdiri atas HT untuk kredit konsumer sebesar Rp13,5 triliun dan kredit komersial sebesar Rp12,5 triliun. Kemudian, total debitur yang didaftarkan dari HT tersebut yakni sebanyak 28.239 debitur, dengan rincian 27.385 debitur konsumer dan 854 debitur komersial.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri ATR sekaligus Kepala BPN Sofyan A Djalil mengatakan layanan elektronik ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama yang ingin mengurus Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Penerapan layanan pertanahan berbasis elektronik ini, tambah dia, juga akan membuat kerja para kepala kantor pertanahan menjadi lebih mudah, ringan, dan cepat.

    Untuk tahap awal, lanjut Sofyan, pihaknya telah menunjuk 42 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai pilot project layanan pertanahan elektronik yang terintegrasi. "Pada tahun depan, layanan ini akan berlaku secara nasional," tutur Sofyan.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id