Syarat Leasing Tarik Kendaraan Kredit Macet

    Eko Nordiansyah - 10 Februari 2020 16:07 WIB
    Syarat <i>Leasing</i> Tarik Kendaraan Kredit Macet
    Perusahaan leasing (multifinance) masih bisa menarik kendaraan dari debitur yang memiliki kredit macet.Medcom.id/Ekawan Raharja
    Jakarta: Perusahaan leasing (multifinance) masih tetap bisa menarik kendaraan dari debitur yang memiliki kredit macet. Penarikan kendaraan tanpa melalui Pengadilan Negeri (PN) ini sebagaimana hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Fidusia.

    Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengatakan saat ini ada simpang-siur pendapat di masyarakat pasca-putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 soal Fidusia. Padahal putusan ini memperjelas Pasal 15 Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 1999 tentang Wanprestasi atau Cedera Janji antara Debitur dan Kreditur.

    "Jadi, leasing masih tetap bisa menarik kendaraan dari debitur macet yang sebelumnya telah diperingatkan. Dengan catatan, prosedur sudah dijalankan," kata dia dalam diskusi 'Pasca-Putusan MK Tentang Fidusia: Leasing Masih Bisa Tarik Kendaraan Debitur Macet' di Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 10 Februari 2020.

    Dalam putusan MK disebutkan, eksekusi tanpa pengadilan dibolehkan dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wanprestasi. Sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya cedera janji (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi obyek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate
    executie).

    Putusan MK juga menyatakan, mengenai wasprestasi antara pihak debitur dan kreditur harus ada kesepakatan terlebih dahulu untuk menentukan kondisi seperti apa yang membuat wanprestasi. Jadi, ada perjanjian sebelumnya, berapa pinjamannya, berapa bunga yang harus dibayar, jangka waktunya, batas waktu pembayaran angsuran, bagaimana jika tidak membayar angsuran, dan berapa dendanya.

    "Bahwa seolah-olah pemegang hak fidusia (leasing) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri, tapi harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Keputusan MK itu tidak bisa dibaca sepotong-sepotong. Ada ruang lebar untuk mengeksekusi jaminan debitur macet," ungkap dia.

    Sementara itu, Chairman Infobank Institute Eko B. Suprianto menyebut, industri multifinance perlu dukungan untuk kepastian iklim usaha dan pasar. Selama ini industri multifinance tidak berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan dengan industri perbankan, asuransi, bahkan industri otomotif.

    "Industri keuangan, termasuk multifinance, jangan berjuang sendiri. OJK sebagai regulator harus memberi dukungan bagi berkembangnya multifinance ini. Setidaknya, jangan selalu menyalahkan multifinance jika terjadi sengketa antara debitur macet dan leasing," jelasnya.

     



    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id