Kemenhub Pastikan Batasi Promo Ojek Online

    Ilham wibowo - 21 Mei 2019 19:33 WIB
    Kemenhub Pastikan Batasi Promo Ojek <i>Online</i>
    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi. Medcom/Ilham WIbowo.
    Jakarta: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana memasukkan batasan diskon maupun promosi tarif ojek online dalam revisi regulasi. Kebijakan ini dilakukan mengantisipasi terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. 

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menuturkan pemerintah sudah melakukan survei menggunakan dua lembaga untuk kelanjutan regulasi ojek online tersebut. Rencana revisi bakal dilakukan terutama pada Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor 348 Tahun 2019. 

    "Hari ini saya akan paparkan ke Pak Menteri (Budi Karya Sumadi) terkait survei dari Litbang perhubungan dan survei independen yang dilakukan beberapa hari ini, kelanjutan dari ini nanti akan direkomendasikan pada perubahan regulasi," kata Budi ditemui di kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Mei 2019. 

    Dampak buruk dari regulasi yang baru berjalan beberapa pekan ini akan dibahas secara mendalam untuk dituangkan pada konsep yang lebih baik. Menurut Budi, revisi aturan juga akan memasukan batasan promosi yang diberikan aplikator ojek online

    "Iya akan dimasukan, sekarang ini akan kami rapatkan untuk batasan diskon sama promosi," ungkapnya. 

    Selain batasan tarif promo, revisi aturan tersebut juga akan dimasukan menyangkut sanksi bagi aplikator yang tidak patuh. Koordinasi telah dilakukan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk pengawasan. 

    "PM (aturan ojek online) berubah karena belum ada sanksi, misalnya dua aplikator ini tidak sesuai apa sanksinya," ucapnya. 

    Sebelumnya, Mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf mengatakan promo tarif yang diterapkan aplikator sudah di luar batas wajar. Harga jasa yang dibayarkan oleh konsumen menjadi jauh di bawah biaya produksi jasa tersebut.

    Praktik promosi sebenarnya merupakan praktik marketing umum bila diberikan secara wajar. Tetapi, bila promonya jor-joran seperti harga Rp1 atau Rp0, itu sudah di luar batas wajar," ujar Syarkawi dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019.

    Dia bilang, praktik promo di luar batas kewajaran melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada Pasal 20 disebutkan pelaku usaha dilarang memasok barang dan atau jasa dengan cara menjual rugi, atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan, atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan.

    "Dengan hanya ada satu pemain dominan, pemain tersebut akan bebas menerapkan harga. Pada transportasi online uniknya monopoli tidak akan hanya merugikan konsumen tapi juga driver karena mereka akan kehilangan posisi tawar dan pilihan," tutur dia.




    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id