Penyelamatan Kas Jiwasraya Butuh Restu DPR

    Suci Sedya Utami - 07 Februari 2020 19:29 WIB
    Penyelamatan Kas Jiwasraya Butuh Restu DPR
    Ilustrasi - - Foto: MI/ Ramdani
    Jakarta: Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan penyelamatan keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) butuh restu DPR RI. Izin diperlukan demi mempercepat pembayaran polis nasabah asuransi pelat merah tersebut.

    Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan kementerian masih mendiskusikan mengenai skema penyehatan Jiwasraya. Termasuk besaran dana yang dibutuhkan mengisi arus kas perusahaan asuransi itu.

    "Tapi memang nanti untuk persetujuan pengunaan kasnya dari mana kita harus diskusi dengan Komisi VI dan Komisi XI dulu," kata pria yang akrab disapa Tiko ini di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Februari 2020.

    Kendati demikian, mantan Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) itu mengakui salah satu skema penyelamatan yakni melalui pembentukan holding asuransi. Saat ini progres pembentukan holding tersebut masuk dalam tahap finalisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

    Induk holding BUMN sektor asuransi adalah PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sedangkan anggota holding adalah Jasindo, PT Jasa Raharja, PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), dan Perum Jamkrindo.

    Sementara itu, Managing Director Lembaga Management FEB UI Toto Pranoto menilai holding tidak cukup kuat untuk memulihkan kondisi keuangan Jiwasraya sehingga bisa melunasi klaim para nasabah. Sebab dana yang diperlukan jumlahnya sangat besar. Dia bilang butuh instrumen-instrumen lain di luar holding.


    "Kira-kira cukup enggak duitnya kalau utang jangka pendeknya saja sudah Rp13 triliun, belum utang jangka menengah panjang kan. Perlu besar banget. Pada akhirnya perlu ada instrumen-instrumen lain yang dikemukakan di luar mekanisme pembentukan anak perusahaan atau holding," kata Toto pada Medcom.id.

    Ia menganggap konyol jika pembentukan holding hanya untuk menutup utang Jiwasraya. Padahal tujuan awal pembentukan holding demi menciptakan nilai tambah.

    Apabila daya saing tercipta lebih kuat dan nilainya meningkat, maka sebagian besar bisa dipakai untuk merestrukturisasi Jiwasraya. Misalnya, menggunakan model aset desekuritisasi dengan menjual pendapatan di masa depan tapi ditarik untuk masa ini.

    "Jadi jangan mendirikan holding semata-mata karena untuk membantu jiwasraya untuk beli surat utangnya. Tapi meningkatnya daya saing," ujar dia.

    Berdasarkan catatan Jiwasraya, perusahaan membukukan ekuitas negatif sebesar Rp10,24 triliun dan defisit sebesar Rp15,83 triliun pada 2018. Sementara, pada 2017 ekuitas perusahaan surplus Rp5,6 triliun dan meraup laba Rp360,3 miliar.

    Hanya saja, laporan keuangan Jiwasraya pada 2017 mendapatkan opini adverse atau dengan modifikasi dari Kantor Akuntan Publik (KAP) PricewaterhouseCoopers (PwC).


    Sementara itu, perseroan memiliki kebutuhan likuiditas Rp16,13 triliun untuk membayar klaim jatuh tempo. Kewajiban tersebut terdiri dari Rp12,4 triliun untuk pembayaran klaim dalam kurun Oktober-Desember 2019 dan Rp3,7 triliun pada 2020.



    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id