BPJS Kesehatan Harus Kejar Kepesertaan Buruh

    Media Indonesia - 13 Januari 2020 09:14 WIB
    BPJS Kesehatan Harus Kejar Kepesertaan Buruh
    Ilustrasi BPJS Kesehatan. Foto: dok MI.
    Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diminta serius menyelesaikan minimnya kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelolanya. Saat ini BPJS masih mengandalkan kepesertaan dan pemasukan mereka dari penerima bantuan iuran (PBI) dari APBN/APBD.

    Koordinator Utama BPJS Review Odang Muchtar menilai banyak cara yang dapat dilakukan BPJS Kesehatan untuk memenuhi cakupan kepesertaan mereka. Salah satunya ialah mendorong perusahaan untuk mendaftarkan buruh mereka dalam kepesertaan JKN-KIS.

    Berdasarkan data pada laman BPJS Kesehatan, hingga 31 Desember 2019 jumlah PBI APBD tercatat sebanyak 38,8 juta dan PBI APBN sebanyak 96,5 juta. Sementara itu, jumlah peserta dari pekerja penerima upah (PPU) ialah sebesar 35,9 juta.

    "BPJS harus kerja keras untuk menyasar buruh yang bekerja di perusahaan karena yang sekarang terdaftar kan baru sekitar 35 juta. Itu termasuk keluarganya. Padahal, buruh di Indonesia itu ada 49,2 juta orang berdasarkan data BPS 2018," kata Odang kepada Media Indonesia, Minggu, 13 Januari 2020.

    BPJS Kesehatan, imbuhnya, mesti mencari tahu mengapa banyak perusahaan yang belum mendaftarkan buruh mereka dalam kepesertaan JKN-KIS. Hal itu juga yang menjadi catatan BPKP dalam audit mereka pada 2019.

    "Terlepas defisit atau tidak, itu tanggung jawab BPJS untuk memperluas cakupan peserta," ungkap Odang.

    Saat audit dirilis, target universal health coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta baru mencapai 222.463.022 jiwa atau sekitar 84 persen per Juli 2019. Namun, hingga Desember 2019 angka UHC baru tercapai 224.133.671 jiwa dari target 254 juta jiwa.

    "Masih cukup banyak perusahaan yang belum mendaftarkan pegawai mereka. Ada juga pemberi kerja yang hanya mendaftar sebagian karyawan mereka," sebut Odang.

    Revisi Ina CBGs

    Odang yang juga menjadi anggota Kompartemen Jaminan Sosial Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi) berharap bertambahnya kepesertaan menjadi solusi pembayaran utang BPJS ke rumah sakit yang menjadi mitranya.

    "Tagihan Rp14 triliun itu kan carry over dari tahun sebelumnya. Kemenkeu juga sudah tidak akan memberi dana lagi," ungkapnya.

    Sejalan dengan kenaikan iuran BPJS, ia mengatakan, pihak rumah sakit yang menjadi mitra BPJS Kesehatan saat ini tengah dilibatkan Kementerian Kesehatan untuk menghitung revisi tarif Indonesian Case Base Groups (Ina CBGs). Sistem pembayaran itu berbasis paket, berdasarkan penyakit yang diderita pasien.

    "Setelah kenaikan iuran, rumah sakit juga dituntut untuk memberikan pelayanan maksimal bagi peserta JKN-KIS. Sedang disusun oleh Kemenkes untuk memberlakukan tarif Ina CBGs yang baru. Bahkan modelnya akan berubah. Kita tunggu keputusan presiden juga karena ini bukan sesuatu yang mudah," pungkasnya.

    Saat dihubungi di kesempatan terpisah, Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf optimistis sisa utang sebesar Rp14 triliun akan lunas dibayarkan pada 2020 ke seluruh mitra BPJS Kesehatan. Menurutnya, pembayaran tersebut akan dilakukan berdasarkan urutan klaim RS.

    "Pembayarannya akan dilakukan sesuai dengan urutan diklaimkan. First in first out. Yang jelas tiap RS berbeda-beda kecepatannya dalam menagihkan sehingga tentu berbeda waktu pembayarannya karena variannya banyak," pungkas Iqbal.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id