Presiden Kantongi Kajian Ibu Kota Baru

    Desi Angriani - 23 Agustus 2019 20:05 WIB
    Presiden Kantongi Kajian Ibu Kota Baru
    Presiden Joko Widodo. (FOTO: AFP)
    Jakarta: Presiden Joko Widodo sudah mengantongi kajian ibu kota baru. Kajian itu diserahkan oleh Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Bambang mengatakan detail kajian yang diterima Presiden terkait struktur tanah dan dampak ekonomi dari pemindahan ibu kota ke Kalimantan.

    "Kami menyerahkan detail kajian yang kemarin masih diminta Pak Presiden mengenai ibu kota baru. Dua detil itu terkait dengan struktur tanah dan dampak ekonomi dari pembangunan kota baru," kata Bambang di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2019.

    Menurutnya, dua kajian tersebut akan menjadi penentu dalam memutuskan lokasi ibu kota baru. Lokasinya akan segera diumumkan setelah Jokowi mempelajari kajian tersebut.

    "Jadi sudah kami serahkan, dan Presiden akan melihat dan mengkaji dan mudah-mudahan setelah itu akan ambil keputusan," ungkapnya.

    Bambang pun enggan mengomentari klarifikasi Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil terkait Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru. Ia meminta masyarakat bersabar menunggu keputusan Presiden.

    "Yang umumkan Presiden, dah gitu saja," pungkasnya.

    Sebelumnya, Kalimantan Timur disebut terpilih menjadi ibu kota baru. Dibutuhkan setidaknya 3.000 hektar (ha) lahan untuk membangun kantor presiden, kantor kementerian/lembaga, gedung MPR/DPR dan berbagai fasilitas publik lainnya. Namun hal itu segera diklarifikasi oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.

    "Enggak, lokasinya saja belum ditetapkan. Enggak, enggak masih ada dua studi lagi kata presiden. Dan itu dikerjakan oleh Bappenas, saya enggak ikut rapat," ungkap Sofyan.

    Adapun dana yang dibutuhkan mencapai Rp466 triliun. Dari jumlah itu, rencananya 20 persen menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sisanya kerja sama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan keterlibatan swasta maupun badan usaha.

    Untuk APBN, pemerintah tidak akan menggunakan penerimaan negara yang bersumber dari pajak. Alokasi 20 persen anggaran dari kas negara tersebut akan diperoleh melalui kerja sama pengelolaan aset.

    Valuasi aset bangunan negara yang ada di sepanjang Jalan Medan Merdeka dan Jalan Sudirman-Thamrin saja bisa mencapai Rp150 triliun. Artinya, jumlah itu dapat menutup kebutuhan anggaran Rp93 triliun untuk membangun istana, pangkalan TNI, hingga kebutuhan rumah dinas.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id