comscore

Pelaporan Devisa Hasil Ekspor Untungkan Pengusaha

Ilham wibowo - 27 Desember 2019 16:23 WIB
Pelaporan Devisa Hasil Ekspor Untungkan Pengusaha
Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi. Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo.
Jakarta: Implementasi Sistem Informasi Monitoring Devisa Terintegrasi Seketika (Simodis) per 1 Januari 2020 diyakini bakal meningkatkan kepatuhan pengusaha terhadap kewajiban pelaporan hasil ekspor maupun impor. Beberapa keuntungan bahkan bisa didapatkan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

"Kami akan bedakan treatment kepada pengusaha yang patuh dengan yang tidak patuh sebagai output dari rekonsiliasi bersama Simodis ini," kata Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi di kantor DJBC, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat, 27 Desember 2019.

 



Simodis memberikan informasi yang lengkap tentang nilai ekspor dan nilai impor yang sesungguhnya, berdasarkan nilai Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Devisa Pembayaran Impor (DPI). Hasil dari rekonsiliasi data tersebut akan digunakan sebagai salah satu indikator untuk penyusunan profiling kepatuhan pengusaha.

Bagi eksportir yang patuh akan diprioritaskan untuk mendapatkan insentif antara lain, berupa Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), Kawasan Berikat (KB), dan Authorized Economic Operator (AEO). Mereka yang tertib juga akan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam proses layanan restitusi pajak.

"Khususnya PPN, kita tahu untuk mendapatkan restitusi dipercepat harus memenuhi beberapa kriteria dan kami jadikan output Simodis ini menjadi salah satu referensi dalam rangka memberikan pelayanan restitusi dipercepat," paparnya.

Dari aspek layanan, lanjut Heru, pihaknya juga akan memberikan clearance lebih cepat baik ekspor ataupun impor. Akan tetapi hal berbeda diberikan bagi mereka yang berdasarkan sistem ini dideteksi ternyata tidak patu. Verifikasi mendalam bakal dilakukan dengan cara misalnya pemeriksaan fisik.

"Salah satu pertimbangan dalam berikan insentif fiskal tadi adalah kami cek apakah dia dianggap patuh di sistem rekonsiliasi bersama ini," ujarnya.

Heru menegaskan kepada para pelaku usaha agar tidak melakukan upaya ilegal dalam menjalankan kewajiban pelaporan dokumen dan fisik barang kiriman. Tindakan tegas bisa dilakukan mulai dari sanksi administrasi hingga pemblokiran.

"Misalnya perusahaan ekspor tapi uangnya tidak bawa pulang, maka akan kena sistem ini dan konsekuensinya dianggap tidak patuh, diberikan sanksi administrasi atau blokir. Tentunya bisa dijadikan sebagai dasar untuk dilakukan verifikasi lebih mendalam lagi bersama pajak melalui joint program," tegasnya.

lmplementasi Simodis ini merupakan tindak lanjut nota kesepahaman pada 7 Januari 2019 yang menyepakati antara BI bersama Kementerian Keuangan untuk memberikan manfaat yang lebih optimal melalui perluasan dan integrasi cakupan monitoring devisa hasil ekspor maupun pembayaran impor.

Perjanjian kerja sama pengembangan Simodis mengatur ruang lingkup pertukaran data dan informasi yang dimiliki oleh masing-masing pihak terkait kegiatan ekspor dan impor, sekaligus pelaksanaan joint analysis terhadap kepatuhan eksportir dan importir terkait kepabeanan dan devisa atas kegiatan ekspor dan impor.

"Mudah-mudahan dengan sistem yang sudah mulai ini bisa kerja lebih mudah dari pemerintah dan dari pengusaha bisa dapatkan manfaat lanjutan. Saya berharap imbauan supaya 1 Januari tidak ada kucing-kucingan," pungkasnya.

(AHL)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id