Aturan OJK untuk Genjot Pengembangan Bank Syariah

    Husen Miftahudin - 09 Desember 2019 19:14 WIB
    Aturan OJK untuk Genjot Pengembangan Bank Syariah
    Ilustrasi. Foto : MI/RAMDANI.
    Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 28 Tahun 2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah. Aturan ini sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi industri perbankan syariah melalui pengoptimalan sumber daya Bank Umum oleh Bank Umum Syariah (BUS) yang memiliki hubungan kepemilikan.

    Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I, Teguh Supangkat mengatakan sinergi perbankan yang dimaksud ialah kerja sama antara BUS dan Bank Umum yang memiliki hubungan kepemilikan. Kerja sama tersebut berupa pengoptimalan sumber daya manusia, teknologi informasi, dan jaringan kantor milik Bank Umum.

    "Sinergi perbankan ini untuk menunjang pelaksanaan kegiatan BUS yang memberikan nilai tambah bagi BUS dan Bank Umum," ujar Teguh di Gedung OJK Menara Radius Prawiro, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin, 9 Desember 2019.

    Teguh bilang, penerbitan beleid ini diharapkan bisa meningkatkan daya saing BUS dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Juga dapat memperluas akses layanan bagi masyarakat yang belum mengenal, menggunakan, atau mendapatkan layanan perbankan syariah (inklusi keuangan).

    POJK ini juga memperluas ruang kerja sama antara BUS dan Bank Umum yang memiliki hubungan kepemilikan, baik hubungan kepemilikan vertikal (sinergi antara induk dan anak perusahaan), hubungan kepemilikan horizontal (sinergi antara sister company), maupun gabungan keduanya.

    "Contoh sinergi di bidang SDM antara lain penggunaan pihak independen komite pada Bank Umum untuk merangkap jabatan sebagai pihak independen pada komite BUS dan penggunaan sumber daya manusia Bank Umum sebagai anggota tambahan pada komite BUS," jelas Teguh.

    Sementara, sinergi di bidang teknologi dan informasi (TI) contohnya adalah penggunaan data center (DC) dan disaster recovery center (DRC) Bank Umum oleh BUS. Sedangkan sinergi di bidang jaringan kantor misalnya berupa pembukaan jaringan kantor BUS di alamat yang sama dengan jaringan kantor Bank Umum (co-location atau office sharing).

    POJK ini bahkan juga memungkinan nasabah BUS dapat dilayani di jaringan kantor Bank Umum melalui kerja sama Layanan Syariah Bank Umum (LSBU). Kegiatan yang dapat dilayani di jaringan kantor Bank Umum mulai dari kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah.

    "Selain itu, BUS juga dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan BUKU dan/atau modal inti Bank Umum induknya dengan tetap memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam masing-masing kegiatan usaha tersebut," urainya.

    Namun demikian, sambung Teguh, sinergi perbankan ini tidak menghilangkan tanggung jawab BUS atas risiko kegiatan yang disinergikan dengan Bank Umum. Selain itu, sinergi perbankan yang diatur dalam POJK ini tidak termasuk penggunaan modal Bank Umum untuk perhitungan batas maksimum penyaluran dana BUS serta penggunaan manajemen Bank Umum (direksi, dewan komisaris, DPS, komite yang wajib dibentuk oleh BUS, dan pejabat eksekutif) untuk merangkap jabatan sebagai manajemen BUS.

    "Untuk dapat melaksanakan sinergi perbankan, BUS dan Bank Umum harus mencantumkan rencana sinergi perbankan dalam rencana bisnis masing-masing dan mengajukan permohonan persetujuan kepada OJK. Permohonan persetujuan cukup diajukan oleh BUS (satu pintu)," pungkas Teguh.




    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id