Pemerintah Berupaya Dongkrak Harga CPO Internasional

    Ilham wibowo - 20 Agustus 2019 16:12 WIB
    Pemerintah Berupaya Dongkrak Harga CPO Internasional
    Illustrasi. Dok : AFP.
    Jakarta: Terobosan strategis mendongkrak harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar internasional terus diupayakan pemerintah maupun pelaku industri. Program hilirisasi industri kelapa sawit dan kebijakan mandatori biodiesel di dalam negeri saat ini jadi prioritas. 

    Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya menginisiasi pertemuan dengan para pelaku industri agro sebagai produsen aneka produk hilir minyak sawit. Sektor manufaktur sebagai konsumen biodiesel (minyak nabati atau fatty acid methyl ester/FAME) antara lain industri otomotif, permesinan dan pertambangan juga diundang agar ikut berkolaborasi. 

    “Kami ingin menciptakan kolaborasi yang tangguh di antara pemangku kepentingan, yang tentunya nanti harus ditindaklanjuti oleh seluruh stakeholder,” kata Airlangga melalui keterangan tertulisnya, Selasa 20 Agustus 2019.  

    Para pakar baik akademisi hingga praktisi energi terbarukan juga ikut terlibat. Airlangga memastikan pihaknya berkomitmen untuk menjadikan industri hilir pengolahan minyak sawit sebagai sektor prioritas nasional.

    “Kami senantiasa menjaga iklim usaha dan investasi serta memberikan dukungan agar industri hilir kelapa sawit dapat tumbuh lestari,” tuturnya.

    Sepanjang 2018, ekspor minyak sawit didominasi oleh produk hilir, yang rasio volumenya sebesar 81 persen dibanding ekspor bahan baku sebesar 19 persen. Tren ini terus melonjak selama lima tahun terakhir sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan pada perolehan devisa.

    “Peningkatan penggunaan CPO terus meningkat, untuk energi sekitar 15-20 persen. Sisanya untuk produk hilir seperti pangan dan nonpangan. Kita sudah buatkan roadmap-nya dalam pengembangan industri nasional,” ungkap Airlangga.

    Menurutnya, pasar di dalam negeri sedang berkembang pesat karena tumbuhnya konsumsi produk pangan. Selain itu, inisiatif kebijakan pemerintah tentang mandatori biodiesel Public Service Obligation (PSO) dan non-PSO sejak tahun 2016 juga ikut mendorong. 

    Menperin menambahkan pihaknya terus mengawal kebijakan mandatori biodiesel 20 persen (B20), yang akan ditingkatkan menjadi B30 pada awal tahun 2020. Diharapkan pada tahun 2021-2022 komposisi penggunaan bahan bakar nabati akan meningkat jadi B50-B100. 

    “Kita perlu berbangga bahwa kebijakan mandatori biodiesel berkomposisi di atas 20 persen adalah yang pertama kali di dunia, dengan hasil implementasi di lapangan yang relatif baik dan lancar,” ujarnya.

    Menurut Airlangga, pelaksanaan kebijakan mandatori biodiesel telah membawa banyak manfaat, antara lain penghematan impor BBM diesel, dan pengurangan emisi. Program ini juga terbukti mampu menahan jatuhnya harga CPO internasional pada saat terjadi oversupply pada periode tahun 2015-2016 lalu. 

    “Pada tataran operasional, proses transisi implementasi mandatori B20 juga berjalan lancar karena koordinasi dan kompromi teknis antara industri produsen biodiesel FAME dan industri engine maker pengguna B20, di mana keduanya adalah binaan Kemenperin,” paparnya.




    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id