BPK Audit Laporan Keuangan 2019 di Enam Kementerian

    Suci Sedya Utami - 06 Januari 2020 17:38 WIB
    BPK Audit Laporan Keuangan 2019 di Enam Kementerian
    Gedung BPK. Foto : MI/Irfan.
    Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai mengaudit laporan keuangan enam kementerian yang berada di bawah pengawasan Anggota IV untuk tahun anggaran 2019.

    Keenam kementerian tersebut yakni Kemenko Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Kementerian Pertanian.

    Pemeriksaan yang dilakukan meliputi akun-akun neraca dan laporan perubahan ekuitas pada laporan keuangan kementerian per 31 Desember 2019. Serta realisasi anggaran, dan realisasi operasional selama 2019.

    Laporan atas kekayaan badan layanan usaha (BLU) dan kekayaan negara yang termasuk dalam keuangan negara. Catatan atas laporan keuangan untuk menilai kecukupan pengungkapan pada laporan keuangan kementerian 2019. Serta pemantauan tindak lanjut pemerintah atas rekomendasi hasil-hasil pemeriksaan tahun sebelumnya.

    Anggota IV BPK Isma Yatun mengatakan pemeriksaan dilakukan mulai Senin, 6 Januari 2020. "Jadwal ini lebih awal dibanding tahun sebelumnya supaya kami mempunyai kecukupan dalam pengujian dan pemeriksaan," kata Isma di kantor pusat BPK, Jakarta Pusat, Senin, 6 Januari 2020.

    Ia mengatakan di tahun sebelumnya dari enam kementerian, lima di antaranya masih mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dan satu memperoleh predikat wajar dengan pengecualian (WDP) yaitu Kementerian PUPR.

    Dia mengatakan opini atau predikat tersebut bersifat statis dan dinamis, artinya bisa naik dan turun. Ia meminta untuk kementerian yang memperoleh opini WTP agar tetap mempertahankan dan yang belum agar bisa meningkatkan dengan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK.

    Dalam memberikan opini kewajaran atas laporan keuangan BPK berpatokan pada keseuaian laporan yang diperiksa oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan yang diperiksa sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan. Serta efektivitas sistem pengendalian intern (SP1).




    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id