Peneliti: Pastikan Omnibus Law Jaga Jumlah Lahan Pertanian

    Antara - 20 Februari 2020 13:02 WIB
    Peneliti: Pastikan <i>Omnibus Law</i> Jaga Jumlah Lahan Pertanian
    Ilustrasi. FOTO: MI/AMIRUDDIN ABDULLAH REUBEE
    Jakarta: Peneliti Center for Indonesian Policy Studies Felippa Ann Amanta menginginkan agar omnibus law yang sedang menjadi kontroversi oleh banyak kalangan dapat benar-benar menjaga jumlah lahan pertanian nasional. Hal itu dianggap penting agar menjaga kedaulatan pangan.

    "Kalau RUU Cipta Kerja jadi disahkan, beberapa persyaratan yang tadinya diberlakukan untuk alih fungsi lahan juga akan dihilangkan," kata Felippa Ann Amanta, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Kamis, 20 Februari 2020.

    Menurut dia, pemerintah harus bisa memastikan ketersediaan lahan pertanian sebagai salah satu sumber pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Ia menekankan pentingnya pemerintah untuk terus berupaya mengurangi adanya alih fungsi lahan pertanian.

    Sebagai esensi utama dalam sektor pertanian, lanjutnya, lahan perlu dijaga dan dirawat untuk bisa menjaga kontinuitas produksi dan juga meningkatkan produktivitas sebuah komoditas.

    Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menyatakan bahwa swasembada pangan dapat terwujud bila berbagai pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian dapat ditindak dengan tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

    "Tegas terhadap siapapun yang secara tanpa izin mengubah alih fungsi lahan pertanian," kata Firman Soebagyo.

    Menurut dia, swasembada pangan tidak akan tercapai secara maksimal, jika ada pembiaran terhadap pelaku alih fungsi lahan pertanian di berbagai daerah. Ia menyorot bahwa pemerintah menggulirkan program percetakan sawah baru, padahal ada lahan sawah existing yang sudah baik, tetapi masih ada yang tidak mampu dijaga.

    "Ada unsur pembiaran yang dilakukan pemerintah daerah. Padahal lahan pertanian dilindungi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan," ucapnya, seraya menambahkan perlu agar pemda mampu bersikap idealis terhadap semangat swasembada pangan.

    Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional mengumumkan hasil verifikasi luas lahan baku sawah terbaru, yakni 7.463.948 hektare, berdasarkan hasil penghitungan ulang pada 2019.



    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id