3 Pembenahan agar Kasus Jiwasraya Tidak Terulang di BUMN

    Nia Deviyana - 07 Januari 2020 19:24 WIB
    3 Pembenahan agar Kasus Jiwasraya Tidak Terulang di BUMN
    Asuransi Jiwasyara. Foto : MI/RAMDANI.
    Jakarta: Kasus gagal bayar polis oleh PT Asuransi Jiwasraya menyedot perhatian beberapa pekan belakangan. Bahkan, beberapa pakar menilai kasus ini sama beratnya dengan skandal Bank Century yang terjadi pada 2009.
     
    Pengamat Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Toto Pranoto menilai kasus Jiwasraya memberikan dampak kerusakan yang masif. Tidak hanya dari segi reputasi perusahaan yang hancur, tetapi juga kerugian materi sesuai temuan jaksa agung.

    Agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi, khususnya pada perusahaan BUMN, Toto menilai ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari kasus Jiwasraya.

    "Perlunya segregation of duties (pemisahan tugas) sehingga bisa mencegah terjadinya kecurangan. Misal Direktur Teknik tidak boleh dirangkap oleh Dirut," ujar Toto saat dihubungi Medcom.id, Selasa, 7 Januari 2020.

    Kedua, lanjut dia, diperlukan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) terkait akurasi laporan keuangan dan compliance terhadap penyampaian laporan keuangan ke OJK.

    "Terakhir, diperlukan early warning system yang lebih baik di otoritas pengawas (OJK) dan KBUMN sehingga bisa mendeteksi masalah di BUMN lebih baik," pungkasnya.

    Sejauh ini, Kejaksaan Agung memeriksa lima orang terkait kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Mereka yakni Kepala Divisi Pertanggungan Perorangan dan Kumpulan Jiwasraya Budi Nugraha, dua mantan Agen Bancassurance Jiwasraya Getta Leonardo Arisanto dan Bambang Harsono, mantan Kepala Pusat Bancassurance dan Aliansi Strategis Jiwasraya Dwi Laksito, serta Kadiv Penjualan Jiwasraya Erfan Ramsis.

    "Kelimanya akan diperiksa sebagai saksi hari ini (6 Januari 2020) oleh penyidik," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono saat dikonfirmasi, Senin, 6 Januari 2020.

    Penyidikan kasus rasuah di perusahaan pelat merah ini dimulai setelah keluarnya Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor Trim 33/F2/Fd2/12 tertanggal 17 Desember 2019. Jiwasraya diduga banyak melakukan investasi pada aset-aset dengan risiko tinggi untuk mengejar keuntungan besar. Di antaranya penempatan saham sebanyak 22,4 persen senilai Rp5,7 triliun dari aset finansial.

    Lima persen dana ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja baik, sisanya ditempatkan di saham yang berkinerja buruk. Kemudian, penempatan reksa dana sebanyak 59,1 persen senilai Rp14,9 triliun.
     
    Dua persen dikelola manajer investasi dengan kerja baik. Sementara itu, 98 persen dikelola manajer investasi dengan kinerja buruk. Akibatnya, Jiwasraya sampai Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara Rp13,7 triliun.




    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id