Revisi PP 109/2012 Dinilai Menindas Industri Hasil Tembakau

    Husen Miftahudin - 21 November 2019 04:18 WIB
    Revisi PP 109/2012 Dinilai Menindas Industri Hasil Tembakau
    (Kiri-kanan: Ketua APTI Soeseno, Direktur Tanaman Semusim dan Rempah Kementan Agus Wahyudi, Kasubdit IHT dan Bahan Penyegar Kemenperin Mogadishu Djati Ertanto, serta Ketua AMTI Budidoyo. Foto: dok istimewa.
    Jakarta: Para pemangku kepentingan sektor industri hasil tembakau (IHT) Indonesia khawatir terhadap upaya memasukkan pedoman Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

    Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo mengatakan revisi PP 109 merupakan agenda asing untuk mematikan IHT yang menjadi tumpuan penghidupan bagi lebih dari enam juta masyarakat Indonesia. Padahal, sektor ini pada 2018 berkontribusi lebih dari Rp200 triliun kepada pendapatan negara lewat cukai IHT.

    "Kami sepakat bahwa PP 109 yang berlaku saat ini sudah sangat ketat sebagai payung hukum bagi IHT nasional dan seluruh mata rantai terlibat. Termasuk kepada petani, pekerja, dan pabrikan. Kami meminta agar rencana revisi PP 109 yang digagas Kemenkes dihentikan," ketus Budidoyo di Hotel Sofyan, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, 20 November 2019.

    Menurutnya, Kemenkes tidak mempertimbangkan dampak dari usulan pasal-pasal yang digagasnya terhadap 6,1 juta tenaga kerja yang terlibat dalam industri asli Indonesia ini. "Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh 6,1 juta pekerja yang terlibat, tetapi juga oleh anggota keluarga mereka. Kasarnya berdampak pada lebih dari 20 juta jiwa," tambah Budidoyo.

    Sementara itu, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Soeseno menilai tekanan yang dialami pelaku IHT selama lima tahun terakhir sangat mempengaruhi petani tembakau dan cengkeh Indonesia. "Penurunan ini tentunya berdampak langsung terhadap daya serap pabrikan atas hasil tani tembakau dari petani," ujar Soeseno.

    Lebih lanjut, Soeseno menguraikan, dengan adanya kampanye anti rokok maka permintaan rokok turun menjadi enam miliar batang per tahun. Jadi kalau satu batang rokok isinya satu gram tembakau, berarti ada 6.000 ton tembakau kering yang terancam tidak terserap IHT.

    "Lalu kalau satu hektare lahan petani menghasilkan satu ton tembakau kering, maka ada sekitar 6.000 hektare lahan tembakau yang hilang tidak terserap. Artinya tidak sedikit petani tembakau yang akan kehilangan mata pencahariannya. Sementara sampai dengan saat ini harga tembakau lebih tinggi dibandingkan harga komoditas lain di musim kemarau,” tegas Soeseno.

    Apalagi, sambung Sekjen Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) Budiman, ditambah dengan rencana kenaikan cukai yang eksesif pada tahun depan yang menjadi beban berat sektor cengkeh. "Ini tentu menimbulkan kecemasan di kelompok petani cengkeh, utamanya akan menekan serapan produksi cengkeh yang sangat bergantung pada industri rokok, khususnya kretek," tukasnya.

    Saat ini Indonesia merupakan produsen cengkeh terbesar di dunia. Di dalam negeri cengkeh merupakan bahan pokok selain tembakau dalam memproduksi rokok kretek.

    "Sebaiknya Kemenkes mengevaluasi kembali apa yang menjadi tujuan utama dari revisi ini, dan mengkaji dampaknya terhadap semua lapisan masyarakat. Jangan hanya mengikuti agenda dan dorongan pihak asing yang mensyaratkan agar Kemenkes mengikuti rekomendasi FCTC," sahut Koordinator Komisi Liga Tembakau, Zulvan Kurniawan.

    Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberikan usulan terkait rancangan revisi PP Nomor 109 Tahun 2012. Beberapa poin revisi tersebut adalah memperluas ukuran gambar peringatan kesehatan dari 40 persen menjadi 90 persen, pelarangan bahan tambahan dan melarang total promosi dan iklan di berbagai media dengan dalih adanya peningkatan prevalensi perokok anak.

    Hal tersebut dinilai sebagai akal-akalan kelompok anti tembakau dalam memaksakan pedoman-pedoman yang ada dalam FCTC. Padahal, negara-negara seperti Amerika Serikat, Swiss, Maroko, dan Argentina tidak meratifikasi FCTC, melainkan menerapkan peraturan negara masing-masing untuk mengatur IHT-nya. 

    Indonesia pun telah memiliki pengaturan pengendalian tembakaunya sendiri lewat PP 109 yang telah mencakup pasal-pasal terkait perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus perlindungan anak dari rokok. Bahkan beberapa ketentuan dalam PP 109 dianggap sudah lebih ketat dibandingkan dengan FCTC.




    (HUS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id