Industri Menolak Wacana Penggabungan Cukai untuk Produksi Rokok

    Arif Wicaksono - 18 Agustus 2019 14:52 WIB
    Industri Menolak Wacana Penggabungan Cukai untuk Produksi Rokok
    Illustrasi. Dok : AFP.
    Jakarta : Pelaku industri menolak wacana penggabungan produksi rokok  Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin  (SPM) untuk kebijakan cukai ke depan.

    Ketua Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) Surabaya Sulami Bahar menyatakan tidak setuju terhadap wacana penggabungan volume produksi rokok SKM dan SPM untuk diterapkan pada kebijakan cukai yang akan datang. Dia menilai penggabungan volume produksi SKM dan SPM yang bagian dari wacana penyederhanaan cukai hasil tembakau dinilai akan menciptakan persaingan tidak sehat diantara industri tembakau.

    “Kami sangat tidak setuju dengan penggabungan volume produksi SKM dan SPM maupun simplifikasi, karena sangat memberatkan industri, terutama industri kecil,” ucapnya dalam keteranganya, dikutip Minggu 18 Agustus 2019.

    Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa pada industri golongan menengah dan kecil memiliki volume produksi yang masih rendah. Dia menilai penggabungan SKM dan SPM akan memaksa mereka naik ke golongan yang lebih tinggi, sehingga tarif cukai dan Harga Jual Eceran (HJE) menjadi ikut melonjak.

     “Dalam konteks persaingan usaha, dampak tersebut akan melemahkan pemain di industri kecil dan menengah, namun menguntungkan industri besar yang sudah dominan di segmen SKM maupun SPM,” ucapnya kepada media.

    Ia menyatakan bahwa sebaiknya pemerintah juga tidak menerapkan penyederhanaan cukai tembakau. Menurutnya struktur tarif cukai tembakau pada saat ini yang terdiri dari 10 (sepuluh) golongan sudah mencerminkan kondisi IHT yang terdiri dari 437 pelaku industri dengan rentang variasi produksi sangat variatif dan luas.

    “Simplifikasi struktur tarif cukai akan menyebabkan terpukulnya pabrik golongan kecil dan menengah, yang akan berakibat pada hilangnya lapangan pekerjaan dan semakin maraknya rokok ilegal,” terangnya

    Tenaga kerja juga menjadi perhatian Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau, Makanan dan Minuman (FSP RTMM-SPSI). Ketua FSP RTMM-SPSI Sudarto mengatakan regulasi yang dikeluarkan Pemerintah atas tembakau akan berdampak pada keberlangsungan perusahaan hasil tembakau.

    "Jumlah industri hasil tembakau yang makin berkurang, tentu akan mempengaruhi tenaga kerja yang ada,” jelasnya.

    Gapero memberikan beberapa saran kepada pemerintah untuk kebijakan cukai di tahun 2020. Pertama, Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang merupakan industri padat karya perlu di berikan insentif tambahan dalam bentuk perluasan batas jumlah produksi khususnya industri golongan II dan III; serta preferensi tarif cukai dan HJE untuk semua golongan.

    Kedua, kenaikan tarif dan HJE berdasarkan pada inflasi. Ketiga, pengendalian Harga Transaksi Pasar (HTP) dengan pembatasan minimum 85 persen dari Harga Jual Eceran (HJE) tetap dipertahankan  oleh pemerintah.

    “Merujuk hasil riset Nielsen, pada bulan April 2018, terjadi penurunan volume industri rokok sebesar 7 persen. Pemerintah hendaknya bijak dalam menyikapi kondisi Industri Hasil Tembakau (IHT) saat ini,” tutupnya.



    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id