Tanri Abeng Kritisi Pengelolaan BUMN yang Berubah-ubah

    Suci Sedya Utami - 25 Februari 2020 19:24 WIB
    Tanri Abeng Kritisi Pengelolaan BUMN yang Berubah-ubah
    Tanri Abeng Kritisi Pengelolaan BUMN yang Berubah-ubah. Foto: Medcom.id/Suci Sedya Utami
    Jakarta: Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tanri Abeng mengatakan BUMN perlu dikelola secara berkelanjutan (sustainability dan continuity).

    Pasalnya, dalam prakteknya saat ini, apabila ganti kepemimpinan di kementerian lantas kebijakan yang dijalankan juga berubah, termasuk mengenai holdingisasi atau bahkan superholding yang menjadi konsep saat dia menjabat di posisi tersebut.

    Dalam acara bedah buku bertajuk BUMN hadir untuk negeri, Tanri menilai seharusnya ada suatu roadmap atau peta jalan bagi para menteri untuk melanjutkan tongkat estafet pengelolaan perusahaan pelat merah di Tanah Air.

    "Pengelolaan BUMN perlu sustainability dan continuity. Problem kita selalu datang menteri baru, lalu potong kebijakan lagi, mestinya ada roadmap ketika datang menteri baru dia meneruskan roadmap tersebut," kata Tanri di kawasan Jakarta Pusat, Selasa, 25 Februari 2020.

    Menurut Menteri BUMN pertama RI ini, holdingisasi harus tetap berjalan untuk memastikan BUMN menjadi besar dan menciptakan nilai tambah (value creation). Tanri bercerita saat dirinya ditunjuk oleh Presiden kedua RI Soeharto ketika terjadi krisis moneter atau keuangan di Asia yang memukul mata uang rupiah.

    Saat itu satu-satunya cara yang bisa menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan yakni pinjaman atau utang dari Dana Moneter Internasional (IMF).

    Soeharto, kata Tanri, waktu itu berpesan pada masyarakat agar tidak perlu khawatir pada utang karena Indonesia memiliki BUMN dalam jumlah yang besar. Namun presiden Orde Baru tersebut tidak menjelaskan lebih rinci korelasi antara utang dan BUMN tersebut sehingga bisa saja terjadi multitafsir jika BUMN akan dijual untuk membayar utang.

    Nyatanya, ketika dirinya dipanggil oleh orang nomor I RI tersebut, Soeharto memberikan tanggung jawab pada Tanri untuk menjalankan konsep menciptakan nilai tambah pada BUMN-BUMN yang ada.

    Untuk menciptakan nilai tambah tersebut, kata Tanri, perlu membentuk superholding yang di bawahnya terdapat 10 sektoral holding. Dia bilang penciptaan nilai tambah tersebut harus dilakukan dengan strukturisasi, profitisasi, dan privatisasi dalam skema holding.

    Tanri mengatakan sejak ia merumuskan blue print mengenai holdingnisasi tersebut, baru di era Rini Soemarno, Menteri BUMN sebelum Erick Thohir yang menjabat saat ini, yang melakukan blue print tersebut.

    "Yang baru melaksanakan itu Bu Rini walau belum full blue print. Jadi isu di Indonesia itu continuity dan sustainability," jelas Tanri.

    Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan mengusung konsep klaster BUMN untuk lebih memfokuskan bisnis perusahaan pelat merah supaya lebih terkontrol dan kompetitif. Nantinya akan dibuat sekitar 15 klaster yang akan diawasi oleh dua wakil menteri. Termasuk pembagian BUMN berdasrkan fungsi bisnis dan sosial.

    "Kalau ditanya apakah ada superholding? Itu beda konsepnya. Sekarang subholding (klaster), kalau superholding kan semua jadi satu, milik semua. Kalau ini kan klaster, kita mau ada fokus bisnisnya supaya lebih terkontrol dan bisa lebih kompetitif," kata Erick, belum lama ini.



    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id