Debat Pilpres Diharap Bahas Dampak Revolusi Industri 4.0

    Nia Deviyana - 12 April 2019 06:01 WIB
    Debat Pilpres Diharap Bahas Dampak Revolusi Industri 4.0
    Ilustrasi (Antara Foto/Hafidz Mubarak A/Indianto Eko Suwarso)
    Jakarta: Kondisi perekonomian pada 2019-2024 dinilai tidak mudah untuk dihadapi. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengimbau para capres dan cawapres memiliki program yang lebih terstruktur untuk menghadapi tantangan-tantangan di tahun mendatang.

    Program-program yang lebih rinci diharapkan dibahas dalam debat pilpres yang terlaksana pada Sabtu, 13 April 2019. Adapun debat mengangkat tema ekonomi, keuangan, investasi, perdagangan, industri, serta kesejahteraan sosial.

    "Melihat urgensi tema debat kelima pilpres, maka Indef menyampaikan permasalahan krusial bangsa di bidang ekonomi yang diharapkan dapat disentuh dan diberikan solusi dalam debat," ujar Ekonom Senior INDEF Nawir Messi, dalam diskusi di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis, 11 April 2019.

    Pertama, kata dia, penting membahas kuantitas dan kualitas pertumbuhan ekonomi karena rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam dua dasawarsa (2000-2018) sebesar 5,27 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

    "Jika pertumbuhan lima persenan yang sudah terjadi dalam enam tahun ini tidak segera diakselerasi, maka akan sulit bagi Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) dan menjadi negara maju," terangnya.

    Namun, mengingat perekonomian Indonesia 'cepat panas' atau overheating, target-target akselerasi pertumbuhan ekonomi harus tetap mempertimbangkan aspek stabilitas. Selain masalah kuantitas pertumbuhan ekonomi, dari sisi kualitas juga perlu diperbaiki.

    Kondisi itu mencakup dukungan anggaran negara yang meningkat, kebijakan stimulus perekonomian tidak kekurangan, posisi sebagai negara layak investasi diperoleh atau investment grade. Lalu, mengenai inflasi yang relatif rendah namun tidak diiringi daya beli yang meningkat.

    "Tren inflasi rendah yang terjadi saat ini yakni 2,48 persen (yoy} pada Maret 2019 tidak mampu menstimulasi kegiatan ekonomi, terutama konsumsi. Hal ini terjadi karena seiring melandainya inflasi, pertumbuhan konsumsi juga mengalami stagnansi," tambah Nawir.

    Nawir berpendapat inflasi yang rendah seharusnya dapat mencerminkan terjangkaunya suku bunga pinjaman untuk melakukan aktivitas ekonomi. Sayangnya, inflasi sudah rendah namun suku bunga pinjaman masih tinggi dan jauh dari jangkauan dunia usaha.

    Kemudian, perihal perbaikan peringkat kemudahan berbisnis. Membaiknya peringkat Ease of Doing Business (EoDB) atau kemudahan berusaha dinilai belum mampu mendorong peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA).

    Realisasi PMA di Indonesia cenderung menunjukkan penurunan. Pada 2018 realisasi PMA turun dibanding 2017 dipengaruhi dinamika ekonomi global. Menjelang tahun politik, ada kekhawatiran pada kepastian regulasi pada sektor dengan orientasi jangka panjang seperti migas, manufaktur, perkebunan, dan transisi perizinan menggunakan OSS.

    Selain itu, Nawir juga meminta revolusi Industri 4.0 turut dibahas dalam debat pilpres. "Terutama perencanaan mendasar mengenai apa yang perlu dikembangkan di sektor prioritas, serta bagaimana wujud mitigasi tenaga kerja yang terkena dampak dari pengimplementasian otomatisasi," pungkasnya.



    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id