Menhub Yakin Maskapai Indonesia Tak Lakukan Kartel

    Nia Deviyana - 21 Januari 2019 16:54 WIB
    Menhub Yakin Maskapai Indonesia Tak Lakukan Kartel
    Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Medcom/Desi A.
    Jakarta: Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menanggapi pernyataan  Komisioner Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Afif Hasbullah yang menduga adanya praktik kartel atau permainan harga dalam penentuan tarif tiket pesawat terbang. 

    Menurut Budi, KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan atas hal ini. Dia pun memberikan restu jika KPPU benar-benar melakukannya. 

    "Saya pikir silakan KPPU masuk, mereka berwenang untuk itu. Tapi kalau menurut saya, saya rasa tidak (ada kartel)," ujar Budi saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin, 21 Januari 2019.

    Budi tidak menampik kemungkinan deregulasi dalam menentukan kebijakan tarif apabila memang terbukti ada kebijakan yang mempersulit maskapai. 

    Komisioner KPPU Afif Hasbulllah sebelumnya mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman atas dugaan kartel. Dugaan kartel sangat mungkin karena industri penerbangan di Indonesia saat ini dikuasai oleh dua pemain besar, yakni Garuda Indonesia Group (Garuda Indonesia, Citilink Indonesia dan Sriwijaya Air) dan Lion Air Group (Lion Air, Batik Air, dan Wings Air). 

    "Kami sedang mendalami, kami sedang mengkaji. Tetapi memang ada tanda-tanda untuk kesepakatan itu bisa jadi. Tapi ini bukan judgement. Karena apa pasar kita cenderung oligopolitis. Pemainnya juga belum begitu banyak," kata Afif Hasbullah. 

    Tak hanya KPPU, indikasi kartel juga diungkapkan mantan Ketua KPPU M Nawir Messi. Ia meminta KPPU segera melakukan penyelidikan karena dugaan kongkalikong tersebut telah merugikan masyarakat. 

    "KPPU harus mulai melakukan prapenyelidikan, mengumpulkan informasi, dan memanggil para pelaku. Bila perlu meminta keterangan pemerintah melalui Dirjen Perhubungan Udara," kata mantan Ketua KPPU M Nawir Messi. 

    Setelah melakukan prapenyelidikan, lanjut dia, KPPU bisa masuk ke penyelidikan. Kalau ada bukti-bukti kuat, akan berlanjut ke pemeriksaan. Ujungnya, lanjut Nawir, KPPU dapat membuat keputusan, apakah terdapat praktik yang melanggar undang-undang atau tidak. 

    "KPPU juga berwenang memberikan sanksi jika ditemukan perjanjian dan bisa memerintahkan pemberhentian perjanjian tersebut. Selain itu, KPPU juga berwenang menetapkan denda," terangnya.

    Nawir menduga bahwa memang ada masalah pada tiket pesawat. Salah satu indikator adalah harga tiket mahal meski harga Avtur Pertamina sudah turun sejak November 2018 hingga Januari 2019.

    “Kita bandingkan satu jam terbang di Indonesia dengan satu jam pada level jenis penerbangan yang sama. Misalnya Jakarta-Yogyakarta sekitar Rp800 ribu. Di luar negeri, berapa untuk sekelas Lion Air? Air Asia misalnya, bisa jadi hanya Rp500 ribu. Jadi, memang ada masalah," ujar Nawir.




    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id