Buruh Melawan Omnibus Law Cipta Kerja

    Husen Miftahudin - 29 Februari 2020 14:40 WIB
    Buruh Melawan <i>Omnibus Law</i> Cipta Kerja
    Tiga konfederasi serikat buruh bergabung dan sepakat mengaktifkan kembali Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI). Foto: dok MPBI.
    Jakarta: Tiga konfederasi serikat buruh bergabung dan sepakat mengaktifkan kembali Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI). Kelahiran kembali gerakan buruh terbesar di Asia itu bertujuan untuk melawan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai tidak adil bagi para pekerja.

    MPBI terdiri dari tiga konfederasi besar buruh di Indonesia. Di antaranya Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).

    "Aktifnya kembali MPBI penuh ketulusan, kesadaran, dan semangat kebersamaan buruh. Kenapa MPBI aktif kembali? Karena yang kita hadapi juga punya kekuatan besar, kami menanggalkan ego masing-masing, bersatu untuk terus memperjuangkan hak-buruh," kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dalam keterangan tertulis, Sabtu, 29 Februari 2020.

    Andi Gani menilai perjuangan MPBI menunjukan kedewasaan gerakan buruh dalam bertindak dengan melakukan strategi konsep, lobi, dan aksi. Saat ini pun upaya mendegradasi hak-hak buruh melalui Omnibus Law Cipta Kerja diperjuangan dengan lobi-lobi ke partai politik.

    "Namun jika terjadi deadlock di parlemen, MPBI akan kembali turun ke jalan. Kita akan melakukan demo terbesar se-Indonesia jika dialog atau diskusi untuk memberikan masukan Omnibus Law RUU Cipta Kerja tidak didengarkan," tegasnya.

    Menurut Andi Gani, gerakan buruh bukan gerakan politik yang akan menggoyang pemerintahan Jokowi. "Saya pastikan ini bukan gerakan politik dan tidak akan menggangu pemerintahan Presiden Jokowi," ucap dia.

    Sementara itu, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan kembali aktifnya MPBI karena hasil kesepakatan yang telah disetujui lebih dari 50 federasi serikat pekerja lainnya. Jika digabung semua, maka MPBI mempunyai anggota lebih dari 10 juta orang di seluruh Indonesia.

    Iqbal menyebutkan majelis buruh ini akan menjadi alat perjuangan untuk mengawal dan menolak keras setiap kebijakan yang akan mendregadasi hak-hak pekerja buruh Indonesia yang ada di Omnibus Law Cipta Kerja. "Jangan main-main dengan gerakan 10 juta buruh ini," tegas Iqbal.

    Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban mengungkapkan, meskipun pihaknya adalah relawan Presiden Jokowi namun bukan berarti kebijakan yang tidak pro terhadap buruh dapat dikompromikan.

    "Terlalu lembut ternyata menjadi tidak dipandang, tapi bukan berarti radikal. Kami akan bersuara sampai suara kami didengar. Kami janjikan di lapangan kami semua buruh satu suara," pungkas dia.

     



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id