Peminat Inisiatif KPBU Infrastruktur Banjir

    Ilham wibowo - 14 November 2019 17:13 WIB
    Peminat Inisiatif KPBU Infrastruktur Banjir
    Ilustrasi. FOTO: dok MI.
    Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut partisipasi sektor swasta atau badan usaha dalam pembiayaan proyek infrastruktur terus meningkat. Bahkan, pertumbuhan terjadi pada inisiatif pihak swasta yang mengajukan langsung skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau unsolicited.

    "Cukup banyak, hampir sekarang ini tiap minggu ada usulan unsolicited dari dunia usaha," kata Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko Heripoerwanto ditemui di Auditorium gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis, 14 November 2019.

    Dalam data Kementerian PUPR terkini, sudah ada 18 proyek unsolicited yang masuk dalam tahap persiapan. Sebanyak 10 proyek di antaranya masuk dalam penyelesaian project proponent submits a proposal and pre-FS document to GCA, kemudian lima proyek di tahap pre-FS document evaluation to get pre-FS approval, dua proyek di tahap Business Entity submits FS dan satu proyek di tahap FS evaluation.

    Sebanyak tujuh proyek lainnya bahkan tercatat telah melaju pada tahap transaksi yakni proses procurement. Dari tahap itu, proses selanjutnya hanya penandatanganan kesepakatan KPBU dan dilakukan tahap konstruksi seperti satu proyek yang telah goal yakni sarana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dumai.

    Menurut Eko, badan usaha yang telah memberikan kepastian mengajukan KPBU infrastruktur akan mendapatkan jaminan investasi dari pemerintah. Badan usaha bisa mengajukan durasi seperti feasibility study (FS) dan rencana perampungan seluruh instrumen agar memenuhi syarat panduan tahapan.

    "Kalau itu masuk ke kami selalu diminta tolong dilakukan ABCDEF. Nah sambil nunggu itu sambil melengkapi sedikit atau seluruhnya berkas itu mereka dapatkan istilahnya previlage melengkapi studi, sekitar enam bulan sampai setahun tergangtung kesiapan mereka, itu kita berikan," papar Eko.

    Keseluruhan tahapan proyek unsolicited ini dilakukan oleh badan usaha tanpa menggunakan APBN. Peran pemerintah hanya akan memastikan percepatan dalam pengerjaan proyek ini bisa rampung dan sesuai dengan tujuan bisnis yang diharapkan.

    "Kajian FS itu dilakukan badan usaha, kalau bisa sebulan dua bulan ya kami proses cepat. Tapi kamu ingin pastikan selama menyiapkan kajian itu mereka tidak akan ditabrakkan dengan investor lain di daerah itu," tegasnya.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id