2.000 IKM Bakal Dapat Fasilitas Sertifikasi Halal

    Ilham wibowo - 31 Oktober 2019 11:22 WIB
    2.000 IKM Bakal Dapat Fasilitas Sertifikasi Halal
    Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih. Foto: dok Kemenperin.
    Jakarta: Industri Kecil Menengah (IKM) yang bergerak di sektor pangan terus didorong untuk bisa berkembang. Kewajiban sertifikasi halal menjadi aspek yang penting dalam peningkatan daya saing produk yang berorientasi ekspor.

    "Kami dorong kewajiban bersertifikat halal agar produk mereka terjamin kehalalannya bagi para konsumen. Apalagi konsumen di Indonesia mayoritas muslim, sehingga tidak ragu untuk membeli dan mengonsumsi produk tersebut," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih melalui keterangan resminya, Kamis, 31 Oktober 2019.

    Gati menuturkan Kemenperin akan melakukan sosialisasi intensif, serta dorongan kepada IKM agar mengurus sertifikasi halal. Salah satunya melalui komunikasi dengan pemerintah daerah untuk ikut mendorong IKM pangan agar bersertifikasi halal. Terutama dalam masalah pembiayaan yang selama ini sering dikeluhkan pelaku IKM.

    "Sehingga ini janganlah dipandang sebagai beban, tetapi untuk  peningkatan daya saing produk," ungkapnya.

    Menurut Gati, karena banyaknya jumlah IKM pangan, Kemenperin menargetkan bisa memfasilitasi pemberian sertifikat halal dalam jangka waktu lima tahun. Seiring upaya itu, pembinaan kepada para pelaku IKM pangan dilakukan sekaligus berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.

    "Sejauh ini, setiap tahun rata-rata 500 hingga 2.000 IKM didorong mendapatkan sertifikat halal di seluruh daerah. Tentunya, kami siap mendampingi IKM melakukan proses mendapatkan sertifikasi halal," paparnya.

    Adapun IKM yang bergerak di sektor pangan ini wajib memiliki sertifikasi halal setelah berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mulai diterapkan sejak 17 Oktober 2019.

    Selain sertifikasi halal, tantangan yang dihadapi pelaku IKM terkait investasi mesin atau peralatan baru juga menjadi fokus. Kemudian, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menguasai teknologi terkini juga diupayakan terus hadir. Tak kalah penting, penerapan sistem mutu dan keamanan pangan serta kualitas kemasan pangan juga perlu peningkaan sebagai upaya untuk mengikuti dinamika pasar dan pemenuhan permintaan konsumen.

    Saat ini program restrukturisasi mesin telah berjalan dengan memberikan potongan harga kepada IKM dalam pembelian mesin atau peralatan untuk menunjang produksi IKM. Secara akumulatif dari data sejak 2012-2018, telah disalurkan sebanyak Rp16,26 miliar kepada 145 IKM khusus sektor komoditas pangan, barang dari kayu dan furnitur.

    "Nilai potongan atau reimburse sebesar 30 persen dari harga pembelian mesin atau peralatan buatan dalam negeri, sedangkan mesin atau peralatan buatan luar negeri nilai potongan sebesar 25 persen," ujar Gati.

    Gati menambahkan dalam era ekonomi digital Kemenperin juga mendorong pelaku IKM nasional melaksanakan transaksi melalui e-commerce dengan program e-Smart IKM. Pada program ini, sebanyak 10.038 pelaku IKM telah mengikuti workshop e-Smart IKM sejak 2017. Ditargetkan akan terus bertambah setiap tahunnya.

    "Dari peserta e-Smart di 2017, hingga hari ini jumlah nilai transaksinya telah mencapai Rp3,27 miliar. Hal ini tentunya memberikan gambaran kepada kita, bahwa transaksi e-commerce merupakan masa depan pemasaran produk-produk IKM," pungkasnya.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id