Kapal Tenggelam Illegal Fishing Tak Padam

    Annisa ayu artanti - 18 Oktober 2019 13:07 WIB
    Kapal Tenggelam <i>Illegal Fishing</i> Tak Padam
    Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Foto: dok MI/Panca Syurkani
    Jakarta: Penenggelaman kapal ikan asing yang telah dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dinilai tak membuat jera para pelaku illegal fishing. Kinerja Kementerian Kelauatan dan Perikanan (KKP) selama lima tahun belakangan pun dinilai tidak optimal dan hanya mengandalkan program penenggelaman kapal.

    "Penenggelaman kapal tidak membuat jera selama Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) kita kosong," tutur Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto kepada Medcom.id, Jumat, 18 Oktober 2019.

    Peta jalan (roadmap) sektor kelautan dan perikanan yang dibuat Kadin sebagai rekomendasi pemerintah sudah menjelaskan pentingnya pengelolaan ZEEI, begitu juga dengan target budi daya dan hasil tangkap nasional. Namun, hal tersebut belum sepenuhnya dikerjakan.

    Menurutnya, para pelaku illegal fishing akan tetap berusaha masuk ke daerah teritorial Indonesia karena selama ini tidak ada nelayan yang menangkapnya. "Mereka akan berusaha masuk karena tidak ada nelayan kita yang menangkap," jelas dia.

    Tercatat dan diakuinya, di tangan Susi Pudjiastuti, pemerintah Indonesia telah menindak dan menenggelamkan 556 kapal ikan asing. Terakhir, Susi memimpin penenggelaman 21 kapal di Pontianak, Kalimantan Barat.

    "Jika ZEEI dimanfaatkan optimal, maka nelayan-nelayan kita ikut menjaga laut kita. Jika ada kapal nelayan asing memasuki perbatasan bisa dilaporkan kepada aparat melalui alat komunikasi radio," ujar dia.

    Untuk melihat kinerja kementerian yang dinakhodai Susi, bisa dilihat dari indikator kinerja (KPI) ekspor hasil perikanan. Berdasarkan data dari Asosiasi Tuna Indonesia, KPI ekspor hasil perikanan masih jauh dari target. Asosiasi menilai kinerja ekspor perikanan negatif.

    Asosiasi mencatat kinerja ekspor hasil perikanan terus dibawah target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

    "Akumulasi kinerja ekspor perikanan periode 2015-2018 minus Rp51,36 triliun," tulis Sekretaris Jenderal Asioasi Tuna Indonesia Hendra Sugandhi dalam cuitannya.

    Kapal Tenggelam <i>Illegal Fishing</i> Tak Padam

    Oleh karena itu, asosiasi menilai kinerja KKP selama periode pertama pemerintahan Joko Widodo masih merah-kuning. Menurut Hendra, masih banyak yang belum tercapai dan perlu kerja keras.

    "KPI-nya merah sama kuning, sulit tercapai dan perlu kerja keras," kata Hendra kepada Medcom.id.

    Sementara itu, Bappenas juga memberikan penilaian kurang memuaskan pada beberapa pos kerja KKP. Sebut saja pada pos produk perikanan olahan. Dari 2015 hingga 2018 belum mencapai target. Hanya pada 2016 yang tercatat melebihi target. Atas capaian tersebut Bappenas memberikan rapor kuning, artinya perlu kerja keras lagi untuk mencapai target.

    Sementara untuk pos ekspor hasil perikanan, dari 2015 hingga 2018, terus di bawah target. Bappenas pun memberikan rapor merah pada kinerja pos tersebut.

    Kapal Tenggelam <i>Illegal Fishing</i> Tak Padam



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id