Harapan Besar Apindo di Pelantikan Anggota DPR

    Ilham wibowo - 01 Oktober 2019 19:02 WIB
    Harapan Besar Apindo di Pelantikan Anggota DPR
    Wakil Ketua Apindo Shinta Widjaya Kamdani. FOTO; Medcom.id/Husen Miftahudin.
    Jakarta: Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menaruh harapan besar pada 575 anggota DPR yang resmi dilantik untuk periode 2019-2024 pada 1 Oktober 2019. Reformasi kebijakan ekonomi perlu dipastikan implementasinya berjalan untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Wakil Ketua Apindo Shinta Widjaya Kamdani mengatakan pelaku usaha menginginkan DPR yang baru saja dilantik tersebut bisa bekerja sama dengan pemerintah di berbagai level. Seluruh langkah kebijakan yang diambil perlu dipastikan bisa menciptakan iklim kebijakan investasi dan usaha nasional yang transparan.

    "Juga berdaya saing dan konsisten dengan arah reformasi kebijakan ekonomi nasional yang diperlukan oleh pelaku usaha juga untuk menarik investor asing," kata Shinta kepada Medcom.id Selasa, 1 Oktober 2019.

    DPR baru juga harus punya prioritas kebijakan yang prudent sesuai dengan kebutuhan percepatan reformasi ekonomi nasional dan berdaya saing di level global. Hal ini penting diimplementasikan mengingat kinerja peningkatkan ekonomi oleh DPR periode sebetulnya yang cenderung stagnan.

    "Selama lima tahun terakhir kami melihat bahwa banyak agenda reformasi kebijakan ekonomi nasional yang terhambat pelaksanaannya atau tidak menunjukkan hasil yang diharapkan pelaku usaha," ungkap CEO Sintesa Group ini.

    Pelaku usaha sejatinya menginginkan proses pembahasan, perubahan maupun inisiasi undang-undang terkait ekonomi yang dilakukan secara transparan. Shinta menilai langkah yang sebelumnya dilakukan cenderung tidak ada analisis dampak ekonomi kepada cost of doing business di Indonesia.

    "Tidak ada harmonisasi dengan kebijakan-kebijakan lain yang ada atau komitmen-komitmen Indonesia di level global, lama diproses tanpa ada konsultasi dengan stakeholders dan bahkan cenderung dipolitisasi," ungkapnya.

    Kelemahan DPR sebagai perwakilan aspirasi masyarakat itu pun harus dikoreksi dan dikembalikan ke jalur yang benar. Semua pihak punya urgensi yang sangat tinggi untuk menunjukkan adanya perubahan iklim usaha dan iklim investasi yang secara signifikan bisa mempermudah proses kegiatan usaha dan realisasi investasi di Indoneaia.

    "Seluruh urgensi ini ada di regulasi dan birokrasi pelaksanaan regulasi tersebut di berbagai level pemerintahan termasuk DPR," tuturnya.

    Lebih lanjut, Apindo juga mengharapkan DPR yg baru bisa lebih sensitif dan bijak dalam mengeluarkan UU mendukung kebutuhan reformasi kebijakan ekonomi nasional. Hal ini dinilai penting untuk pertumbuhan ekonomi nasional di periode-periode mendatang menghadapi risiko resesi lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya.

    "Stabilitas dan pertumbuhannya juga agar bisa terjaga dan Indonesia tidak terseret dampak negatif gejolak ekonomi global," pungkasnya.

    (AHL)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id