Pengawasan OJK di Industri Keuangan Perlu Ditingkatkan

    Eko Nordiansyah - 03 Februari 2020 19:11 WIB
    Pengawasan OJK di Industri Keuangan Perlu Ditingkatkan
    Ilustrasi OJK. Foto: dok MI.
    Jakarta: Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu mengatakan pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lebih dari cukup. Meski begitu pengawasan OJK terhadap ribuan perusahaan keuangan harus tetap diperbaiki.

    "Secara umum pengawasan OJK sejatinya sudah baik. Walau ada kekurangan tetapi itu masih bisa diperbaiki. Ada ribuan perusahaan yang diawasi oleh OJK dan semuanya oke-oke saja," kata Togar kepada wartawan di Jakarta, Senin, 3 Februari 2020.

    Terkait dengan pengawasan industri keuangan non bank (IKNB), Togar mengatakan, sebaiknya dilaksanakan secara terintegrasi. Misalnya saja dari jajaran komisaris, pemilik, auditor eksternal, dan OJK. "Harus ada komunikasi yang baik di antara mereka. Tidak bisa hanya bergantung pada OJK," ungkapnya.

    Sementara pengajar STIE Perbanas Surabaya Abdul Mongid mengakui pengawasan industri jasa keuangan khususnya sudah tepat. Khususnya standar pengawasan bank dan bank perkreditan rakyat (BPR) yang saat ini izin usahanya dicabut oleh OJK karena tak memenuhi ketentuan permodalan.

    "Jumlah BPR cukup banyak, OJK perlu melakukan penertiban sekaligus pemberian insentif. Penertiban dilakukan di Pulau Jawa, di mana BPR sangat banyak dan padat," jelas dia.

    Dirinya menambahkan, tindakan tegas dapat dilakukan terhadap BPR di Jawa yang sudah tak dapat mempertahankan kinerja. Adapun untuk wilayah di luar Jawa, dapat diberikan insentif-insentif, termasuk terkait pendirian baru.

    Data OJK menyebutkan berbagai kebijakan pengaturan dan tindakan pengawasan serta pengenaan sanksi telah dikeluarkan di 2019. Untuk sektor perbankan, OJK telah melakukan sejumlah kebijakan untuk memperkuat permodalan perbankan nasional dan mempercepat konsolidasi perbankan.

    Sepanjang tahun lalu, OJK telah memfasilitasi tiga proses merger enam bank umum, menerbitkan 16 persetujuan izin penggabungan usaha BPR, melakukan 229 fit and proper test Pengurus Bank dengan hasil 204 lulus dan 25 tidak lulus, pencabutan lima izin usaha BPR, serta membangun integrasi pelaporan Bank Umum dengan BI dan LPS.

    Di industri pasar modal, OJK terus meningkatkan integritas dan kepercayaan investor. OJK melakukan penegakan hukum melalui pembatasan penjualan reksa dana tertentu pada 37 manajer investasi, sanksi administratif kepada tiga akuntan publik, 43 sanksi denda dengan nilai denda sebesar Rp11,74 miliar, sanksi pembekuan empat kegiatan usaha dan sanksi satu pencabutan izin usaha terhadap kasus pengelolaan investasi, transaksi lembaga efek, emiten dan perusahaan publik.

    Untuk IKNB, OJK sejak 2018 telah menjalankan program transformasi mencakup perbaikan penerapan manajemen risiko, meningkatkan governance, serta menambah pelaporan kinerja investasi kepada otoritas dan publik. Tindakan dan pemberian sanksi pada IKNB antara lain pemberian sanksi denda kepada 164 kegiatan usaha, pembatasan 37 kegiatan usaha, dan pencabutan 31 izin usaha.




    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id