Soal Tarif, Go-Jek dan Grab Komitmen Patuhi Permenhub

    Nia Deviyana - 30 April 2019 21:13 WIB
    Soal Tarif, Go-Jek dan Grab Komitmen Patuhi Permenhub
    Illustrasi. Dok : MI.
    Jakarta: Platform penyedia layanan transportasi online Grab dan Gojek menyambut baik dua aturan baru yang disahkan Kementrian Perhubungan (kemenhub) terkait ojek online. Salah satunya membahas tarif yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KP 348.

    "Kami akan berusaha juga untuk mematuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Chief Public Policy and Government Relations Gojek Shinto Nugroho di kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, Selasa, 30 April 2019.

    Senada dengan Shinta, Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata juga menilai aturan mengenai tarif berdampak positif. 

    "Spiritnya ini bagus sekali, dan ini adalah sebuah ketentuan yang pastinya telah dilakukan riset oleh banyak pihak. Tentunya kita akan melaksanakan tarif ini, dan kami harapkan masyarakat juga menyambut baik" timpal Ridzki.

    Kepmenhub Nomor KP 348 merinci biaya jasa sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. Terdiri dari biaya jasa batas atas, biaya jasa batas bawah, dan biaya jasa minimal.

    Biaya jasa batas atas, biaya jasa batas bawah, dan biaya jasa minimal sebagaimana dimaksud merupakan biaya jasa yang sudah mendapatkan potongan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi. Sementara biaya jasa minimal, merupakan biaya jasa minimal yang harus dibayarkan oleh penumpang untuk jarak tempuh paling jauh 4 kilometer.

    Ditegaskan dalam Kepmenhub ini, besaran biaya jasa batas bawah, biaya jasa batas atas, biaya jasa minimal, ditetapkan berdasarkan sistem zonasi, yaitu zona I meliputi wilayah Sumatera dan sekitarnya, Jawa dan sekitarnya (tidak termasuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), dan Bali.

    Kemudian zona II meliputi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Lalu zona III meliputi wilayah Kalimantan dan sekitarnya, Sulawesi dan sekitarnya, Kepulauan Nusa Tenggara dan sekitarnya, Kepulauan Maluku dan sekitarnya, serta Papua dan sekitarnya.

    Berdasarkan Kepmenhub ini, perusahaan aplikasi diwajibkan menerapkan besaran biaya jasa batas bawah, biaya jasa batas atas, dan biaya jasa minimal  berdasarkan sistem zonasi sebagaimana ditentukan di atas. Sementara biaya tidak langsung berupa sewa penggunaan aplikasi dari perusahaan aplikasi ditentukan paling tinggi 20 persen.

    Selain menetapkan aturan mengenai tarif, Kementrian Perhubungan juga mengesahkan PM 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. 

    "Kami senang beberapa masukan dari kami juga diadopsi di sini, seperti reflektor keamanan untuk jaket, lalu fitur fitur keamanan seperti emergency button. Kita sendiri sudah melakukan inovasi-inovasi sehingga para driver sudah terverifikasi dalam sistem kita," pungkas Ridzki.




    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id