Komentar Kementerian BUMN Penetapan Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

    Annisa ayu artanti - 14 Januari 2020 19:05 WIB
    Komentar Kementerian BUMN Penetapan Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya
    Asuransi Jiwasyara. Foto : MI/Ramdani.
    Jakarta: Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberi komentar mengenai penahanan Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, mantan Direktur Keuangan dan Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Hary Prasetyo, dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Mineral Tbk (TRAM) Heru Hidayat oleh Kejaksaan Agung terkait dengan skandal PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

    Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan pihak Kementerian BUMN mengapresiasi tindakan Kejagung tersebut. Ia mengetahui sebelumnya tiga orang itu merupakan saksi dan tengah diperiksa oleh Kejagung terkait kasus Jiwasraya.

    "Kita apresiasi, kan kerjaan-teman dari BPK awalnya, terus diambil teman-teman Kejaksaan. Kita hormati. Berarti proses semua berjalan," kata Arya dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020.

    Sore ini Kejagung menetapkan Benny Tjokrosaputro, dan Harry Prasetyo, sebagai tersangka kasus gagal bayar Jiwasraya. Keduanya digiring keluar dari gedung bundar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Jakarta Selatan, pada pukul 17.21 WIB. Keduanya digiring bergiliran dan dibawa mobil tahanan secara terpisah.

    Kasus Jiwasraya bermula dari laporan pengaduan masyarakat dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengendus adanya dugaan tindak pidana korupsi. Perkara itu diduga terjadi sejak 2014 sampai dengan 2018.

    Jiwasraya melalui Unit Kerja Pusat Bancassurance dan Aliansi Strategis menjual produk JS Saving Plan. Persentase bunga tinggi ditawarkan berkisar antara 6,5 persen dan 10 persen sehingga memperoleh pendapatan total dari premi sebesar Rp53,27 triliun.

    Hingga Agustus 2019, Jiwasraya menanggung potensi kerugian negara Rp13,7 triliun. Jiwasraya membutuhkan dana Rp32,89 triliun agar bisa mencapai rasio risk based capital (RBC) minimal 120 persen. RBC mengukur tingkat kesehatan finansial suatu perusahaan asuransi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur minimal batas RBC sebesar 120 persen.

    Berdasarkan laporan BPK, Jiwasraya telah bermasalah sejak 2006. Perseroan mencatatkan laba yang tidak nyata. Lebih lanjut, BPK menegaskan kasus Jiwasraya akan rampung dalam waktu dua bulan. Hal itu dikarenakan BPK masih melakukan investigasi bersama Kejaksaan Agung.



    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id