Sengketa Lahan BUMN dan Warga Kampar Tuntas di Era Jokowi

    Nia Deviyana - 03 Mei 2019 19:26 WIB
    Sengketa Lahan BUMN dan Warga Kampar Tuntas di Era Jokowi
    Ilustrasi - - Foto: MTVN/ Nurul Hidayat
    Jakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil memastikan sengketa lahan BUMN dengan masyarakat Tapung, Kabupaten Kampar, Riau tuntas. Masyarakat yang bersengketa dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V akan mendapatkan hak tanahnya seluas lebih dari 2.800 hektar.

    "Untuk hari ini secara spesifik diputuskan sengketa masyarakat adat Sinamanenek di Kampar dengan PTPN V selesai. Sebanyak 2800 hektare tanah yang menjadi klaim masyarakat akan diberikan," ujar Sofyan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat, 3 Mei 2019.
    Menurutnya, setelah sekian lama sengketa lahan tersebut baru tuntas di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Memang presiden meminta secara langsung agar masalah sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan pelat merah ini segera dituntaskan. 

    "Dalam kasus Sinamanenek itu sudah lama sekali. Waktu saya di Kementrian BUMN belum tuntas, baru hari ini tuntas," tambahnya.

    Selanjutnya, Sofyan meminta Pemda setempat mendata nama-nama masyarakat yang berhak mendapatkan tanah tersebut. "Bagi masyarakat yang diberikan hak milik kita minta kepada Pemda untuk menulis siapa penerimanya, supaya jelas," tukasnya.

    Selain sengketa tanah di Kampar, Presiden juga mengintruksikan untuk memberikan tanah kampung-kampung tua yang telah ada sebelum dibentuknya otoritas Batam kepada masyarakat. 

    "Menurut Peraturan Presiden seluruh tanah di Batam diklaim sebagai HPL otorita Batam. Padahal di situ banyak kampung-kampung tua, sudah ada sebelum otorita Batam dibentuk. Nah yang ini diputuskan diberikan kepada masyarakat," jelas Sofyan.

    Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional (BPN), sengketa lahan tercatat sebanyak 8.959 kasus di mana 56 persen terjadi antarmasyarakat, sebanyak 15 persen orang dengan badan hukum, sebanyak 0,1 persen badan hukum dengan badan hukum, dan 27 persen sengketa masyarakat dengan pemerintah. 




    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id