Pantauan Medcom.id, para menteri yang hadir di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuldjono, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.
Percepatan pengadaan rumah untuk ASN, TNI dan Polri menjadi salah satu fokus pemerintah. Diperkirakan sebanyak 945 ribu ASN, 275 ribu anggota TNI dan 360 ribu polisi akan mendapat bantuan tempat tinggal.
Baca: Menanti Skema Pembiayaan Rumah Murah ASN & TNI/Polri
BERITA TERKAIT
Real Estate Indonesia sebelumnya mengusulkan sistem BI checking dihapuskan untuk ASN, TNI dan Polri dalam pengajuan kredit rumah. Karena, mereka sudah dijamin negara.
Selain itu, REI mengusulkan aparatur negara bebas dari pembayaran pajak pertambahan nilai (PPn). Kemudian, diringankan dengan tanpa down payment (DP).
Sementara itu, JK menilai peniadaan BI checking tak sepenuhnya bisa diterapkan. Namun, pemerintah akan mempermudah sistem BI checking untuk ASN, TNI, dan Polri dalam mendapatkan rumah. Hal itu agar daya beli masyarakat meningkat.
"Sekarang kan sedang terjadi penurunan beberapa harga komoditi. Jadi BI checking itu jangan orang yang mendapat itu (predikat buruk) katakan lah tak pantas (mendapatkan rumah)," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu, 6 Februari 2019.
Di sisi lain, bentuk rumah yang difokuskan untuk ASN, TNI dan Polri yakni tempat tinggal vertikal. Rumah tinggal tersebut harus dekat tempat bertugas. Tujuannya untuk efisiensi dalam penggunaannya.
(FZN)
