Revisi PP 109/2012 Dikhawatirkan Memangkas Pendapatan Negara

    Husen Miftahudin - 20 November 2019 20:23 WIB
    Revisi PP 109/2012 Dikhawatirkan Memangkas Pendapatan Negara
    Kasubdit IHT dan Bahan Penyegar Kemenperin Mogadishu Djati Ertanto (tengah) bersama Direktur Tanaman Semusim dan Rempah Kementan Agus Wahyudi (kiri) dan Ketua AMTI Budidoyo. Foto: dok istimewa.
    Jakarta: Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan bakal mengebiri keberlanjutan sektor Industri Hasil Tembakau (IHT). Bila beleid ini terealisasi, bukan tidak mungkin pendapatan negara bakal terkuras.

    Kasubdit Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Mogadishu Djati Ertanto menyebutkan jutaan orang saat ini bergantung pada sektor IHT. Berdasarkan catatan Kemenperin, saat ini jumlah pabrikan rokok yang beroperasi di Indonesia berjumlah 700-an, mulai dari pabrik skala kecil sampai industri besar yang mempekerjakan sekitar 700 ribuan tenaga kerja.

    Selain itu, jumlah petani tembakau yang memasok kebutuhan bahan baku IHT dengan jumlah sekitar 600 ribuan orang. Ditambah sekitar satu juta lebih petani cengkeh. Termasuk masyarakat yang berdagang rokok dan para pekerja di sektor ritel ayang akan berdampak dari kebijakan ini.

    "Tentu tidak mudah merevisi kebijakan yang akan berdampak pada IHT nasional. Apalagi tahun lalu IHT menyumbang pendapatan negara dalam bentuk cukai sekitar Rp180 triliun dan pajaknya Rp190 triliunan. Jadi hampir 10 persen APBN kita itu didanai oleh IHT," ujar Mogadishu di Hotel Sofyan, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, 20 November 2019.

    Di sisi lain, Direktur Tanaman Semusim dan Rempah Kementerian Pertanian (Kementan) Agus Wahyudi juga khawatir jika pembahasan revisi PP 109/2012 terus dilakukan tanpa melibatkan instansinya, maka Kementan akan kesulitan menjalankan program peningkatan produksi tembakau nasional.

    Agus mencatat, sepanjang 2018 lalu jumlah produksi tembakau nasional mencapai 182 ribu ton. Sementara kebutuhan tembakau nasional dari IHT mencapai 320 ribu ton. "Jadi ada gap cukup besar hampir 140.000 ton yang ditutup dengan tembakau impor. Ini tentunya menjadi tambahan defisit bagi neraca perdagangan kita," tuturnya.

    Karena itu Kementan menjalankan program substitusi impor tembakau dengan mendorong produksi dalam negeri melalui kemitraan, sehingga targetnya produksi nasional bisa bertambah 100 ribu ton. "Jadi sebelum merevisi suatu kebijakan, harus diperhatikan juga multiplier effect-nya kepada seluruh stakeholder terkait," ucap Agus.

    Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) juga menyuarakan keresahan dan posisi yang sama terkait proses revisi PP 109 ini. Koordinator KNPK Muhamad Nur Azami menyebutkan saat ini banyak sekali persoalan yang dihadapi petani tembakau dan pengusaha Sigaret Kretek Mesin (SKT) utamanya terkait aturan.

    "Mulai dari cukai, hingga penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan revisi PP 109. Pemerintah, khususnya Kemenkes sepertinya tidak memikirkan nasib kami dan ratusan ribu pekerja yang bergantung pada pabrikan rokok," keluh dia.

    Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberikan usulan terkait rancangan revisi PP Nomor 109 Tahun 2012. Beberapa poin revisi tersebut adalah memperluas ukuran gambar peringatan kesehatan dari 40 persen menjadi 90 persen, pelarangan bahan tambahan dan melarang total promosi dan iklan di berbagai media dengan dalih adanya peningkatan prevalensi perokok anak.

    Hal tersebut dinilai sebagai akal-akalan kelompok anti tembakau dalam memaksakan pedoman-pedoman yang ada dalam FCTC. Padahal, negara-negara seperti Amerika Serikat, Swiss, Maroko, dan Argentina tidak meratifikasi FCTC, melainkan menerapkan peraturan negara masing-masing untuk mengatur IHT-nya.
     
    Indonesia pun telah memiliki pengaturan pengendalian tembakaunya sendiri lewat PP 109 yang telah mencakup pasal-pasal terkait perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus perlindungan anak dari rokok. Bahkan beberapa ketentuan dalam PP 109 dianggap sudah lebih ketat dibandingkan dengan FCTC.



    (HUS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id