Penyetopan Sementara Impor dari Tiongkok Diapresiasi

    Nia Deviyana - 04 Februari 2020 12:15 WIB
    Penyetopan Sementara Impor dari Tiongkok Diapresiasi
    Ilustrasi bawang putih - ANT/Arista Romadhoni
    Jakarta: Langkah Kementerian Perdagangan untuk menghentikan sementara impor dari Tiongkok, termasuk makanan dan minuman diapresiasi berbagai elemen. Salah satunya,  kelompok Komite Nasional Pemuda Indonesia (KPNI). Hal ini menyusul kekhawatiran akan virus korona.

    Selanjutnya, pemerintah juga didorong untuk menjaga kestabilan harga, khususnya menyangkut bahan pangan yang selama ini diimpor dari Tiongkok.

    "Kami sangat mendukung langkah pemerintah untuk menyetop impor dari Tiongkok. Seperti diketahui, penyebaran virus korona juga melalui makanan dan minuman. Semua pihak, khususnya importir harus mengerti bahwa kebijakan tersebut diambil terkait keamanan nasional dalam upaya pencegahan penyebaran virus korona ke Indonesia," kata Wakil Ketua Umum KNPI Nofel Saleh Hilabi melalui keterangan resminya, Selasa, 4 Februari 2020.

    Ia mengingatkan, dampak dari penghentian sementara impor makanan dan minuman sedikit banyak akan berpengaruh pada harga di pasaran karena stok yang sebelumnya melimpah akan berkurang. Sebagai contoh bawang putih yang kini masih diimpor dari Tiongkok.

    Selanjutnya dalam mengatasi lonjakan drastis harga pangan akibat dampak virus korona, Kemendag dan Kementan didorong aktif memastikan ketersediaan pangan dan menjaga kestabilan harga.

    "Kemendag dan Kementan memiliki tantangan berat terkait kebijakan penghentian impor dari Tiongkok. Kedua instansi ini harus aktif menjaga kestabilan harga dengan sidak," tukas Nofel.

    "Pemerintah juga harus memikirkan opsi lain pemenuhan stok pangan seperti bawang putih bila status setop impor dari Tiongkok berjangka waktu lama. Membidik impor negara lain yang terbebas dari virus korona, misalnya. Harus ada antisipasi dilakukan pemerintah agar tidak ada gejolak di masyarakat," ungkap dia.

    Di sisi lain, menurut Nofel, peran Satgas Pangan yang terdiri atas berbagai unsur termasuk Polri sebagai penegak hukum harus aktif pula mengantisipsi adanya permainan kotor, baik berupa penimbunan atau penyelundupan pangan dari Tiongkok.

    "Harus diantisipasi pula dampak lanjutan dari penghentian impor dari Tiongkok. Satgas Pangan harus menindak pelaku penimbunan ataupun penyelundupan pangan dari negara lain, khususnya Tiongkok," pungkasnya.



    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id