Beleid Angkutan Ekspor Dikhawatirkan Berdampak Negatif bagi Ekonomi

    Husen Miftahudin - 14 Februari 2020 19:34 WIB
    Beleid Angkutan Ekspor Dikhawatirkan Berdampak Negatif bagi Ekonomi
    Ilustrasi. Foto: dok MI.
    Jakarta: Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu telah diubah beberapa kali. Terakhir Permendag 80/2018 tentang Perubahan Kedua atas Permendag 82/2017 dan peraturan pelaksanaannya dicabut serta tidak berlaku.

    Saat ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih mengebut aturan anyar beleid tersebut. Dalam draf Permendag baru disebutkan eksportir wajib mengekspor batu bara dan/atau CPO (Crude Palm Oil) dengan menggunakan angkutan laut dan asuransi nasional (Pasal 2 ayat (1).

    Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengkhawatirkan aturan baru tersebut berdampak negatif bagi upaya peningkatan ekspor.

    Pasalnya angkutan laut saat ini masih didominasi kapal berbendera asing, hanya sedikit kapal berbendera Indonesia. Sehingga akan sulit peraturan tersebut diterapkan.

    "Kalau tujuannya untuk menekan defisit transaksi berjalan, itu harus coba dikaji lagi. Karena kalau dilihat dari perspektif yang lebih besar lagi, kebijakan itu efeknya negatif ke perekonomian," ujar Bhima dalam keterangannya, Jumat, 14 Februari 2020.

    Menurut Bhima, industri angkutan laut membutuhkan kepercayaan tinggi mengingat angkutan laut menjadi penghubung antarnegara. Jika aturan terkait angkutan ekspor benar-benar diterapkan, bukan tidak mungkin akan memperburuk defisit transaksi berjalan alias current account deficit (CAD).

    "Akibat dari aturan itu ekspor impor terganggu dampaknya dan memperburuk defisit transaksi berjalan," tutur Bhima.

    Bhima meminta pemerintah mengkaji ulang aturan tersebut. Bhima pun meminta pemerintah untuk terlebih dulu mendengarkan masukan dari pelaku industri langsung.

    "Mendengar masukan dari pelaku usaha di sektor komoditas ekspor penting. Roadmap yang jelas terkait pemberlakuannya pun penting," tegasnya.

    Sebelumnya, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengakui pihaknya telah menyampaikan secara resmi permasalahan ini kepada pemerintah melalui Kementerian Perdagangan. APBI mengharapkan agar peraturan ini dibatalkan atau ditunda pemberlakuannya.

    APBI berpendapat peraturan tersebut dapat berjalan efektif jika industri perkapalan nasional sudah siap dan tersedia. "Saat ini, keberadaan kapal nasional masih sangat jauh dari mencukupi untuk memenuhi ekspor batu bara Indonesia, bahkan hingga 10 tahun ke depan," jelas dia.

    Apalagi, lanjut Hendra, beberapa pembeli telah memastikan akan membeli batu bara dari Australia dan Rusia jika beleid ini benar-benar diterapkan. Ini lantaran ketidakpastian peraturan ini karena dapat berpotensi mengganggu kelancaran pasokan batu bara mereka, juga menimbulkan tambahan biaya terhadap batu bara yang mereka beli.

    "Jika kondisi ini terus berlanjut maka dikhawatirkan akan terjadi penurunan ekspor batu bara yang dapat berdampak terhadap pendapatan dan penerimaan negara. Sangat disayangkan karena saat ini harga batu bara mulai membaik akibat meningkatnya permintaan dari Tiongkok," pungkas Hendra.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id