Ancaman Resesi, Indef Beri 9 Rekomendasi ke Menteri Ekonomi

    Nia Deviyana - 26 November 2019 13:15 WIB
    Ancaman Resesi, Indef Beri 9 Rekomendasi ke Menteri Ekonomi
    Ilustrasi Gedung Kementerian BUMN. Foto: Medcom.id/Annisa Ayu.
    Jakarta: Ketidakpastian ekonomi dan perlambatan global masih membayangi semua negara di dunia. Beberapa bahkan sudah masuk jurang resesi seperti Turki dan Argentina. Meski Indonesia dinilai masih aman dari resesi, negara ini harus tetap membuat antisipasi.

    Institute for Development of Economic and Finance (Indef) memberikan rekomendasi kebijakan bagi Kementerian di bidang Ekonomi dalam menghadapi perlambatan global.

    Pertama, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kementerian ini harus memastikan koordinasi dan strategi menghadapi potensi risiko resesi ekonomi berjalan sesuai rencana.

    "Kementerian harus melakukan penajaman kembali strategi paket kebijakan ekonomi yang lebih atraktif dan nendang bagi pelaku ekonomi," ujar Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad saat mengisi diskusi di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Selasa, 26 November 2019.

    Kedua, Kementerian Keuangan. Kementerian ini diimbau meningkatkan kualitas koordinasi dengan otoritas moneter. Selain itu, Kementerian Keuangan harus menambah basis pajak baru secara hati-hati dalam rangka menambah penerimaan negara tanpa harus mengganggu perekonomian. Perluasan basis pajak berarti menggaet potensi pajak yang selama ini belum tersentuh.

    Strategi penjualan surat berharga negara secara prudent dengan nominal ritel dalam rangka pendalaman pasar keuangan domestik juga direkomendasikan. "Hal tersebut membantu mengurangi jumlah kepemilikan surat utang negara oleh asing," kata dia.

    Ketiga, Kementerian Perdagangan. Hal yang harus diperhatikan serius dalam perdagangan dalam negeri adalah menjamin distribusi dan pasokan bahan pokok, terutama sembilan bahan 
    pokok agar tetap tersedia guna menghindari gejolak inflasi akibat distribusi yang tidak beres sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

    Terkait dengan perdagangan luar negeri, pemerintah mesti mencari pasar ekspor nontradisional dalam rangka memasarkan produk-produk Indonesia.

    Keempat, Kementerian Perindustrian. Menurut Indef, salah satu pekerjaan rumah yang harus diwujudkan Indonesia di bidang industri adalah membangun mother of industry, yakni industri baja dan industri petrokimia. Industri baja dibutuhkan dalam rangka mendukung industri turunan yang membutuhkan suplai baja, terutama industri permesinan dan juga infrastruktur.

    Kementerian Perindustrian juga perlu mengembangkan agroindustri, mengingat sifat industri ini adalah bahan baku tersedia di domestik, mampu memenuhi kebutuhan end user (masyarakat), dan potensial untuk ekspor.

    Kelima, Kementerian Pertanian. Memastikan produksi bahan pangan dalam negeri terpenuhi. Dua alasan utama adalah mengurangi impor dan menjaga harga pangan di pasaran tetap stabil.

    Pengurangan impor penting dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD). Menjaga harga stabil penting dalam menjaga inflasi yang berujung pada perlindungan daya beli masyarakat.

    Keenam, Kementerian Ketenagakerjaan. Mengawal program kartu pra kerja Pemerintah dan menjaga agar buruh atau pekerja tetap produktif selaras dengan kenaikan upah yang terjadi 
    setiap tahun. Selain itu, Indef meminta Kemenaker fokus dalam menjaga produktivitas pekerja dan peningkatan SDM.

    Ketujuh, Kementerian Koperasi dan UMKM. Menurut Indef, satu poin utama yang harus diperhatikan terkait dengan keberadaan UMKM, dan juga koperasi di Indonesia adalah masalah scale-up UMKM. Scale up UMKM dan Koperasi penting agar porsi UMKM dan koperasi dalam perekonomian meningkat. Scale-up UMKM bisa dihubungkan dengan pembangunan industri agro yang melibatkan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian.

    Adapun salah satu instrumen yang bisa dijadikan sebagai sumber permodalan UMKM adalah memaksimalkan institusi atau entitas Bursa Efek Khusus UMKM (BEKU). Keberadaan BEKU akan menjadi alternatif pembiayaan oleh UMKM sekaligus memperdalam keuangan di Indonesia.

    Kedelapan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Lahan menjadi salah satu kendala investasi di Indonesia. Keberadaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan pertanahan di Indonesia yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi. Selain penyelesaian urusan tanah untuk kegiatan investasi, perwujudan tata ruang yang konsisten juga diperlukan.

    Indef mengatakan, tata ruang yang konsisten diperlukan untuk perencanaan sistem logistik yang efektif dan efisien dan berumur jangka panjang.

    Kesembilan, Kementerian BUMN. Menurut Indef, keterlibatan BUMN penting, namun jika terlalu mendominasi, maka akan mengurangi minat swasta untuk melaksanakan investasi. Pada pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi), BUMN dan swasta diharapkan bisa berkolaborasi dalam melaksanakan pembangunan nasional.

    "Apa ruang yang menjadi kerja BUMN dan apa ruang yang menjadi kerja swasta harus disinergikan karena kata kunci mitigasi resesi ekonomi adalah kolaborasi dan sinergi," pungkasnya.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id