Penentuan Tarif Penyeberangan Laut Dipertanyakan

    Media Indonesia.com - 24 Januari 2020 19:30 WIB
    Penentuan Tarif Penyeberangan Laut Dipertanyakan
    Ilustrasi. FOTO MI ANGGA YUNIAR
    Jakarta: Penentuan tarif penyeberangan laut kembali ditunda. Molornya penetapan tarif dinilai karena Kementerian Perhubungan dan Kemenko Maritim dan Investasi tidak konsisten menjalankan regulasi dan undang-undang.
     
    "Kemenhub sudah mengundur-undur evaluasi tarif penyeberangan hingga tiga tahun tidak pernah disesuaikan. Sekarang kembali terganjal di Menko Marves dengan alasan belum ada data untuk dikaji," kata anggota DPR RI periode 2014-2019, Bambang Haryo Soekartono,  Jumat, 24 Januari 2020.
     
    Bambang mengaku sudah bertemu pejabat Kemenko Marves yang ditugaskan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengevaluasi tarif.
     
    "Pajabat yang merupakan staf ahli itu mengaku tidak mengerti maritim dan baru pertama kali membahas soal penyeberangan. Dia bilang masih menunggu data sehingga belum bisa mengkaji usulan tarif dari Kemenhub," kata ujar Dewan Penasihat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) itu.
     
    Keterlibatan Kemenko Maritim dan Investasi dalam evaluasi tarif penyeberangan menyusul penerbitan Inpres Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.
     
    "Inpres yang harusnya untuk kemudahan usaha, kenyataannya mempersulit usaha dan perizinan. Kalau mengurusi satu sektor ini saja tidak beres, bagaimana mungkin pemerintah menjalankan omnibus law yang melibatkan ribuan regulasi,” katanya.
     
    Menurut Bambang,  kenaikan tarif penyeberangan dampaknya tidak terlalu signifikan terhadap harga barang, yakni sekitar 0,15%. Contohnya, barang seharga Rp10 ribu per kg kemungkinan hanya naik Rp15 per kg.
     
    "Kenaikan harga mungkin relatif kecil, tetapi sangat besar artinya bagi kelangsungan usaha penyeberangan serta menjamin keselamatan nyawa dan barang publik. Ketidakpastian tarif justru mengancam keselamatan, berarti pemerintah melanggar UUD 1945 yang mengamatkan negara melindungi seluruh tumpah darah Indonesia," tegasnya.

    (FZN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id