Ketua MPR Geram Lambannya Pembentukan Lembaga Penjamin Polis

    Husen Miftahudin - 10 Januari 2020 05:28 WIB
    Ketua MPR Geram Lambannya Pembentukan Lembaga Penjamin Polis
    Ketua MPR Bambang Soesatyo. Foto: Foto : MI/Susanto..
    Jakarta: Ketua MPR Bambang Soesatyo geram dengan lambannya pembentukan lembaga penjamin polis untuk industri asuransi. Lembaga penjamin polis asuransi seperti halnya Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) untuk industri perbankan.

    "Sebagaimana diperintahkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 untuk segera dibentuk (lembaga penjamin polis). Sampai sekarang lembaga penjamin polis asuransi tersebut belum juga terbentuk," ketus Bambang Soesatyo dalam keterangan yang diterima Medcom.id, Kamis, 9 Januari 2020.

    Bamsoet, sapaannya, memandang pentingnya pembentukan lembaga penjamin polis. Di tengah degradasi kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi, lembaga ini diyakini dapat melindungi dana masyarakat pemegang polis.

    Pembentukan lembaga penjamin polis sesuai amanat UU 40/2014 tentang Perasuransian. Dalam UU ini disebutkan, lembaga penjamin polis harus sudah terbentuk tiga tahun setelah aturan ini diundangkan atau pada 2017.

    Pentingnya pembentukan lembaga penjamin polis juga sempat diutarakan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah. Menurutnya, lembaga ini dapat memberi rasa aman dan nyaman bagi pemegang polis.

    "Sifat industri asuransi ini berbeda dengan perbankan, maka kita harus lihat terlebih dahulu industri asuransi ini secara menyeluruh," ujar Halim di Equity Tower, Kawasan SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa, 19 November 2019.

    Halim mengungkapkan lembaga yang berfungsi menjamin polis asuransi ini harus mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah dan industri jasa keuangan. Apalagi pendirian lembaga ini perlu modal awal yang besar.

    Selain itu, sambung dia, butuh integritas di dalam tubuh perusahaan asuransi maupun pemegang polis agar tidak terjadi penyimpangan, serta beban tambahan perusahaan asuransi karena harus membayar pungutan tambahan untuk penjaminan.

    Untuk modal awal pendirian, Halim berkaca pada pembentukan LPS pada 2004 silam. Waktu itu, pemerintah mengucurkan dana hingga Rp4 triliun. Jumlah anggaran untuk mendirikan lembaga penjamin polis diyakini akan jauh lebih besar.

    "Dulu saja anggaran untuk mendirikan LPS sebesar Rp4 triliun. Itu dulu, sekarang pasti akan berubah lagi," tukas dia.

    Selain itu, industri asuransi juga harus siap membayar pungutan tambahan untuk penjaminan polis. Saat ini, industri asuransi sudah berkewajiban membayar pungutan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan agar industri asuransi ini memiliki tata kelola yang baik. Jika pemerintah ingin menjamin polis asuransi, maka harus dipastikan pemegang polis asuransi itu tidak akan melakukan penyimpangan demi memperoleh dana penjaminan.

    "Dan yang penting bagaimana menjaga industri asuransi ini secara sehat, agar tidak timbul 'moral hazard'. Jika pemerintah mengatakan oke, kita (siap) jamin polis asuransi," tutur Halim.

    Pendirian lembaga penjamin polis mencuat di Komisi XI DPR. Wacana kian menyeruak lantaran banyaknya masalah keuangan yang membebani perusahaan asuransi jiwa yang ujung-ujungnya merugikan pemegang polis.



    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id