KPPU: Tidak Ada Kartel Harga Garam Impor

    Annisa ayu artanti - 30 Juli 2019 06:01 WIB
    KPPU: Tidak Ada Kartel Harga Garam Impor
    KPPU memutuskan tujuh perusahaan terlapor yang diduga melakukan kartel harga garam impor industri aneka pangan tidak bersalah (Foto: Medcom.id/Annisa Ayu Artanti)
    Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan tujuh perusahaan terlapor yang diduga melakukan kartel harga garam impor industri aneka pangan tidak bersalah. Keputusan tersebut dibacakan oleh Majelis Komisi pada Senin malam, 29 Juli 2019.

    Majelis Komisi membacakan hasil Putusan Perkara Nomor 09/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Perdagangan Garam Indusri Aneka Pangan di Indonesia. Adapun objek perkara dalam kasus ini adalah perdagangan garam industri aneka pangan pada periode 2015 sampai 2016.

    Lalu tujuh perusahan terlapor adalah PT Garindo Sejahtera Abadi (GSA), PT Susanti Megah (SM), PT Niaga Garam Cemerlang (NGC), PT Unicem Candi Indonesia (UCI), PT Cheetam Garam Indonesia (CGI), PT Budiono Madura Bangun Persada (BMBP), dan PT Sumatraco Langgeng Makmur (SLM)

    "Menyatakan bahwa terlapor I, terlapor II, terlapor III, terlapor IV, terlapor V, terlapor VI dan terlapor VII tidak terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999," kata Ketua Majelis Komisi Yudi Hidayat, di Kantor KPPU, Senin, 29 Juli 2019.

    Beberapa pertimbangan majelis sehingga putusan tersebut dilayangkan adalah kelangkaan garam impor pada semester I-2015 terjadi karena keterlambatan terbitnya izin impor yang baru diterbitkan pada semester II-2015 yakni pada 7 Juli 2015.

    Kemudian, tidak terdapat perjanjian tidak tertulis diantara para terlapor untuk menentukan besaran total kuota impor garam industri aneka pangan dan pembagian alokasi kuota impor untuk masing-masing pihak yang terlibat dalam rangkaian perilaku pelaku usaha (concerted action).

    Lalu, pengaturan produksi berupa penentuan besaran kuota impor garam industri aneka pangan pada 2015 sebesar 397.208 ton adalah berdasarkan rekomendasi hasil kesepakatan 27 Mei 2015 terkait Rapat Koordinasi Swasembada Garam Nasional.

    Selain itu, kebutuhan kuota berdasarkan daftar konsumen yang menjadi lampiran dalam pengajuan impor yang disampaikan ke kementerian Perindustrian juga tidak melalui perhitungan yang riil dan akurat karena terbukti tidak sesuai dengan realisasinya.

    KPPU juga memutuskan tidak terbukti kenaikan harga secara signifikan yang dilakukan oleh para terlapor secara bersama-sama maka tidak terjadi praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan dan pengaturan produksi yang dilakukan oleh para terlapor.

    "Majelis menyimpulkan bahwa terlapor I, terlapor II, terlapor III, terlapor IV, terlapor V, terlapor VI dan terlapor VII memiliki kebijakan harga masing-masing. Sehingga tidak ditemukan adanya kenaikan harga secara bersama-sama yang dilakukan seluruh terlapor yang merupakan garam impor industri aneka pangan," tukas dia.



    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id