Ketimpangan di Negara Maju dan Berkembang Meningkat

Jakarta: Selama beberapa dekade terakhir, ketimpangan pendapatan meningkat di negara maju dan berkembang. Di negara maju, hal ini mulai terlihat di 1970-an, dan makin terpuruk di awal 2000-an. Adapun penyebab yang berkontribusi pada kondisi tersebut yakni globalisasi dan teknologi.

"Teknologi berdampak pada ketimpangan dengan mengurangi permintaan akan pekerja berketerampilan rendah, dan membayar upah pada pekerjaan berketerampilan tinggi secara tidak proporsional," ujar Profesor Klaus Schwab dalam laporan World Economic Forum, Rabu, 9 Oktober 2019.
Lebih lanjut, kata Klaus, ketimpangan bukan produk sampingan dari kapitalisme, tetapi hasil dari pemilihan kebijakan. Lebih dari 40 tahun terakhir, negara-negara menganut liberalisme.

"Daripada melawan kekuatan-kekuatan ini, intervensi kebijakan harus dilakukan dan fokus pada peningkatan produktivitas," lanjut Klaus.

Menurut Klaus, ada empat area yang semestinya dilakukan intervensi untuk mengurangi kesenjangan.

"Pertama, meningkatkan kesetaraan. Ketimpangan peluang, pendapatan, dan ekonomi membentuk sebuah hubungan yang buruk. Ada beberapa kebijakan yang bisa mendorong kualitas hidup masyarakat seperti akses untuk mendapatkan pendidikan memadai, begitu juga akses terhadap fasilitas kesehatan yang baik," paparnya.

Kedua, ada kebijakan untuk membina persaingan yang sehat. "Penegakan hukum yang lebih kuat, kebijakan antimonopoli, dan pengurangan hambatan untuk masuknya inovasi sangat penting," ungkapnya.

Ketiga, memperbarui sistem pajak dan komposisinya sebagai arsitektur perlindungan sosial.

"Memulihkan progresifitas pajak yang lebih besar dengan tarif pajak yang lebih tinggi harus memungkinkan distribusi pendapatan yang lebih adil tanpa banyak dampak pada kegiatan ekonomi," urainya.

Terakhir, membina investasi yang meningkatkan daya saing.

"Karena kebijakan moneter kehabisan tenaga, negara dengan kelonggaran fiskal, kebijakan fiskal semestinya diarahkan menuju investasi peningkatan produktivitas di infrastruktur, pendidikan, dan inovasi sehingga mampu mendukung lapangan kerja," pungkasnya.

(AHL)