Negara Berpotensi Kehilangan Rp200 Miliar dari Kisruh Pelabuhan Marunda

    Husen Miftahudin - 26 Juni 2019 19:42 WIB
    Negara Berpotensi Kehilangan Rp200 Miliar dari Kisruh Pelabuhan Marunda
    Ilustrasi. (Foto: MI/Ramdani)
    Jakarta: Perusahaan patungan PT Kawasan Berikat Nasional (KBN) dan PT Karya Tekhnik Utama (KTU), PT Karya Citra Nusantara (KCN) mengajukan proses kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Pengajuan dilakukan setelah Pengadilan Tinggi Jakarta memenangkan KBN mengenai konsesi Pelabuhan Marunda.

    Direktur Utama KCN, Widodo Setiadi menyebutkan apabila kasasi yang diajukan ditolak MA, negara berpotensi kehilangan pendapatan sebesar Rp200 miliar per tahun. Pembangunan pelabuhan yang terletak di Jakarta Utara ini juga bakal mangkrak.

    "Andai kata pelabuhan ini selesai sepanjang 5.350 meter plus supporting area 1.100 hektare, kontribusi per tahun ke negara sekitar Rp200 miliar per tahun. Tapi dengan catatan, itu bukan hanya ke Kemenhub, tapi dalam arti ke semua perpajakan, pemda, dan semuanya yang menjadi stakeholder di pelabuhan ini," ujar Widodo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 26 Juni 2019.

    Kisruh Pelabuhan Marunda antara KCN dan KBN saat ini sudah pada tahap kasasi. Menurut dia, dari pelabuhan yang baru selesai dibangun sepanjang 800 meter itu, negara bakal kehilangan pendapatan sekitar Rp28 miliar per tahun. 

    "Pembayaran konsesi lima persen dari pendapatan bruto pelabuhan ke kas negara atau lebih dari Rp5 miliar per tahun. Ini adalah persentase terbesar dari seluruh konsesi pelabuhan yang ada di Indonesia yang rata-rata membayarkan konsesi dikisaran 2,5 persen per tahun sesuai dengan Permenhub Nomor 15 Tahun 2015," tegas Widodo.

    Widodo juga menjelaskan KBN sebagai pemilik 15 persen saham KCN terdapat porsi dividen sebesar Rp8,6 miliar per tahun. "Negara menerima pendapatan sebesar itu tanpa harus mengeluarkan uang modal sepeser pun, dengan kata lain hanya dengan modal nol rupiah. Negara telah mendapatkan untung miliaran rupiah," ketus Widodo.

    Tak hanya itu, berdasarkan data kontribusi pajak yang terdiri dari PPh 21, PPh 23, PPh 25, PPh 29, dan PPN, KCN menyetor pajak dengan nilai lebih dari Rp12,3 miliar per tahunnya. "Kemudian KCN juga berkontribusi dari pembayaran PBB ke Pemprov DKI Jakarta yang berada pada angka Rp2,4 miliar per tahun," ucap Widodo.

    Sementara itu, pengamat kebijakan publik Sidik Pramono mengatakan seharusnya pemerintah melihat masalah ini dengan bijak dan mempertimbangkan potensi negara akan kehilangan pendapatan yang cukup besar. 

    "Apalagi perusahaan swasta KCN yang membangun dengan modal sendiri tanpa membebani anggaran pemerintah baik melalui APBN maupun APBD selama ini telah terbukti mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan negara setiap tahunnya," pungkas dia.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id