Kebijakan Cukai Rokok Diimbau Tak Memberatkan Petani

    Ade Hapsari Lestarini - 20 September 2019 19:23 WIB
    Kebijakan Cukai Rokok Diimbau Tak Memberatkan Petani
    Ilustrasi daun tembakau. FOTO: Medcom.id.
    Jakarta: Keputusan pemerintah menaikkan cukai rokok sebesar 23 persen dan Harga Jual Eceran (HJE) sebesar 35 persen bisa berdampak negatif ke petani dan buruh pabrik tembakau.

    Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H. Mochammad Maksum Mahfoedz meminta pemerintah agar mempertimbangkan keputusan tersebut.

    "Jika ada pihak-pihak yang terpukul akibat kenaikan cukai tembakau, maka mereka tidak lain adalah petani dan buruh tani yang notabene masyarakat kecil, khususnya Nahdliyin dan bukan perusahaan," kata Maksum seperti dikutip dari Antara, Jumat, 20 September 2019.

    Menurut dia, pemerintah banyak membuat regulasi (kebijakan) tentang rokok, mulai Undang Undang, Peraturan Pemerintah, sampai Peraturan Daerah, namun arahnya mendiskriminasi keberadaan industri hasil tembakau (IHT) skala kecil.

    "Pada intinya, peraturan dari hulu sampai hilir tidak ada yang memihak petani. Produksi pasti akan sangat mahal, para petani menghadapi pasar monopsoni, dan semua tunjangan tidak pernah menyentuh petani tembakau," katanya.

    PBNU juga menyoroti rencana pemerintah menerapkan kebijakan simplifikasi (penyederhanaan) tarif cukai hasil tembakau. Maksum meminta pemerintah bijak dan adil terkait kebijakan penggabungan batasan produksi dan penyederhanaan tarif cukai tembakau.

    Dia berharap pemerintah bisa mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak terkait potensi dampak bila peraturan tersebut diberlakukan.

    "Pihaknya menolak rencana penggabungan dan penyederhanaan cukai karena akan berdampak luas kepada berbagai pihak, termasuk dalam kelompok pekerja pabrik, petani tembakau, buruh yang berjumlah 6,2 juta orang, serta konsumen tembakau yang adalah Nahdliyin," tegasnya.

    Sementara itu Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Supriadi menyatakan ada masalah lain yang akan muncul apabila cukai dinaikkan, seperti berkurangnya pendapatan Negara.

    "Golongan industri rokok kecil yang akan kesulitan menyesuaikan, akibatnya terjadi pengurangan tenaga kerja. Apabila industri terus menurun, nanti dampaknya juga akan ke petani," ujar Supriadi.

    Diakui Supriadi, tembakau tidak pernah mendapatkan fasilitas pengembangan dari pemerintah. Apabila tembakau mendapat fasilitas pengembangan dari pemerintah, nantinya juga akan dapat meningkatkan pendapatan petani, dan secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan negara.

    "Rokok adalah industri andalan dan tidak ada yang dapat menggantikan industri rokok dalam hal penerimaan cukai, penyerapan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Sebab, industri hasil tembakau adalah industri berbasis lokal," ujarnya.

    Supriadi menanggapi positif terkait apa yang disuarakan PBNU mengingat jutaan petani tembakau dan cengkeh, serta buruh tembakau mayoritas adalah Nahdliyin.

    Pengembangan Inovasi di Industri Tembakau

    Ketua Penasihat Asosiasi Vape Indonesia (AVI) Dimasz Jeremiah meminta pemerintah untuk perhatikan pengembangan inovasi di industri tembakau salah satunya dengan tidak menaikkan beban cukai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL).

    Dimasz menjelaskan bahwa industri produk tembakau alternatif ini masih tergolong sangat baru dan sebelumnya pemerintah telah membuat kebijakan terkait tarif cukai HPTL sebesar 57 persen melalui PMK No. 146/PMK.010/2017. "Harapan kami pemerintah dapat memberikan perhatian apalagi saat ini digencarkan pengembangan inovasi di semua sektor tak terkecuali industri hasil tembakau lainnya," tambah Dimasz.

    Era industri 4.0 mutlak mendorong terciptanya peluang positif bagi ekonomi, oleh karena itu, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk mendorong kreativitas pelaku ekonomi termasuk industri tembakau alternatif agar berkembang dan menghasilkan produk yang memiliki potensi dan manfaat bagi masyarakat.

    Ketua Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Aryo Andrianto menambahkan rencana naiknya cukai rokok, tetap memperhatikan pengembangan inovasi di industri tembakau alternatif sudah diatur melalui PMK yang keluar kurang lebih setahun lalu. "Kami berharap diberi ruang untuk bertumbuh dengan tidak mengubah dulu regulasi terkait HPTL saat ini," ujar Aryo.

    Aryo menyatakan dukungan terhadap produk inovatif ini sudah sejalan dengan rencana Pemerintah untuk mendorong inovasi dan investasi di Indonesia. Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna 2020 di Kantor Presiden pada Maret 2019 lalu, Presiden Joko Widodo memang menekankan pentingnya inovasi dan sinergi dengan pihak swasta.

    "Saya selalu menekankan APBN jelas memiliki keterbatasan. Untuk itu harus diciptakan inovasi sinergi yang melibatkan dunia swasta. Ini saya ulang-ulang, berkali-kali melalui peningkatan investasi dan ekspor," ujar Jokowi.

    Pembangunan ekonomi inovasi juga merupakan salah satu dari 10 prioritas nasional yang diluncurkan Pemerintah dalam mendukung terciptanya Industri 4.0 di Indonesia, terutama dalam mendorong terciptanya ekosistem inovasi dengan mengoptimalkan regulasi yang mempercepat kolaborasi lintas sektor antara pihak pemerintah, akademisi, maupun pelaku usaha. Pemberian dukungan terhadap produk industri tembakau alternatif pun seharusnya dapat menjadi salah satu contoh nyata dukungan Pemerintah Indonesia untuk mendorong inovasi dan investasi.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id