Apindo: Serikat Pekerja Khawatir Berlebihan

    Ilham wibowo - 22 Januari 2020 17:17 WIB
    Apindo: Serikat Pekerja Khawatir Berlebihan
    Ilustrasi Tenaga kerja. Foto : Metrotvnews.com/M Rizal.
    Jakarta: Kehadiran omnibus law dalam Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja diyakini akan mempermudah kehadiran investasi di Indonesia. Dengan begitu, lapangan kerja kian terbuka lebar untuk menampung angkatan kerja yang tumbuh lebih cepat setiap tahun.

    Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana menegaskan kehadiran omnibus law bukan semata hanya pada keuntungan finansial. Implemetasi prosedur kemudahan untuk berusaha dan berinvestasi di Tanah Air dinilai penting agar lapangan kerja bisa terus bermunculan.

    "Secara keuntungan finansial tidak ada ya, tapi ini konteksnya mempermudah investasi masuk ke Indonesia. Keuntungan yang ada dari omnibus law adalah kemudahan sistem prosedur investasi di Indonesia," kata Danang kepada Medcom.id, Rabu, 22 Januari 2020.

    Ia memaparkan berinvestasi di Indonesia menghadapi banyak tantangan untuk tumbuh lebih cepat baik karena regulasi pemerintah pusat maupun pemeritah daerah setempat. Kehadiran omnibus law pun dirancang demi memberikan kepastian bagi dunia usaha maupun tenaga kerja yang tumbuh lebih cepat di angka dua juta per tahun.

    "Overlapping dan redundant regulasi ini paling besar harus dieleminasi dalam omnibus law,  tujuan utamanya adalah mempermudah investasi baru yang masuk ke Indonesia, itu saja," paparnya.

    Danang menangapi terkait penolakan hadirnya omnibus law ini dari kalangan serikat pekerja dengan menggelar aksi demonstrasi. Poin mengenai upah minimum, alih daya (outsourcing), pekerja asing, pesangon, jam kerja, hingga sanksi belum sampai ke telinga para buruh secara jelas.

    "Saya khawatir rekan-rekan serikat pekerja ini karena memang tidak dilibatkan dalam struktur pokja (perumusan omnibus law) jadi proses komunikasi terhambat, mereka tidak mendapatkan informasi yang penuh atau utuh dari proses perumusan omnibus law ini," ujarnya.

    Kekhawatiran dampak negatif dari implemetasi omnibus law juga dirasakan dunia usaha yang terdiri dari beragam sektor. Meski Apindo ikut sebagai pengusul rumusan, hingga, naskah akademik RUU Cipta Lapangan Kerja yang resmi belum dirilis Pemeritah.

    "Sama saja seperti kalangan dunia usaha yang tidak semua mendapatkan kesempatan untuk bergabung di pokja, ada juga dari kalangan dunia usaha mengeluhkan bagaimana dengan sektor ini sektor itu yang juga tidak tau ditampung atau tidak ditampung dalam proses perumusan ini," ungkapnya.

    Menurut Danang, ide yang disampaikan berbagai pihak untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja ini perlu berada pada gerbong yang sama dalam membangun bangsa. Proses dialog perlu dikedepankan dibanding hanya membangun persepsi yang berbeda dari tujuan awal pembentukan omnibus law.

    "Proses dialog ini tidak berjalan lancar antara pemerintah dengan dunia serikat pekerja, sehingga kekhawatiran terlalu tinggi," pungkasnya.



    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id