Holding Bayarkan Dana Nasabah Jiwasraya Tahap I

    Suci Sedya Utami - 07 Februari 2020 18:34 WIB
    <i>Holding</i> Bayarkan Dana Nasabah Jiwasraya Tahap I
    Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo - - FOTO: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo
    Jakarta: Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan membayarkan dana nasabah PT Asuransi Jiwasraya tahap pertama. Dana tersebut bersumber dari holdingisasi asuransi pelat merah.

    Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pembayaran dana tahap awal hanya bagi pemegang polis tradisional. "Antara lain dari holding," kata Tiko sapaannya ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Februari 2020.

    Tiko mengungkapkan progres pembentukan holding asuransi sudah masuk tahap finalisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Induk holding BUMN sektor asuransi adalah PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), sedangkan anggota holding adalah Jasindo, PT Jasa Raharja, PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), dan Perum Jamkrindo.

    Meski akan menggunakan dana holding, Jiwasraya tidak masuk dalam holding. Kementerian BUMN menjanjikan pembayaran dana nasabah tahap awal pada Maret mendatang.

    Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan ganti rugi tersebut merupakan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan persoalan asuransi pelat merah itu.

    "Dari jajaran kementerian, tim Jiwasraya, kami akan berupaya selesaikan. Mulai pembayaran awal di akhir Maret, kalau bisa lebih cepat kita lakukan," kata Erick.

    Pihak Kementerian BUMN pernah menyebutkan, dana awal sebesar Rp2 triliun berasal dari suntikan dana investor ke anak usaha Jiwasraya yaitu Jiwasraya Putra.
     
    Lebih lanjut, Erick menjelaskan permasalahan perusahaan asuransi ini tidak ringan dan memakan waktu cukup lama. Sebab, manajemen Jiwasraya sebelumnya tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana investasinya.
     
    "Kondisi jiwasraya saat ini sangat sakit dan kesulitan. Punya kewajiban bayar klaim atau polis Rp16 triliun, dan kekurangan solvabilitas Rp28 riliun," jelas dia.
     
    Namun demikian, Kementerian BUMN bersama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Kejaksaan Agung akan bersinergi menyelesaikan persoalan ini.
     
    "Kami koordinasi dengan Kemenkeu, OJK untuk solusi terbaik dalam penyelematan ini. Dalam pembicaraan awal, kita jadi ingin ada pencarian di Maret," pungkas dia.




    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id