OJK Buka Peluang Tambah Kategori Fintech

    Husen Miftahudin - 03 September 2019 13:47 WIB
    OJK Buka Peluang Tambah Kategori <i>Fintech</i>
    Wakil Ketua OJK Nurhaida. FOTO: Medcom.id/Eko Nordiansyah.
    Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat terdapat 15 kategori (klaster) financial technology (fintech) yang beroperasi di Indonesia.

    Pembagian tersebut setelah otoritas mendapat permohonan 48 fintech yang mengembangkan inovasi di sektor digital sesuai POJK 13/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Sektor Keuangan. Ke-48 fintech itu saat ini statusnya sebagai IKD tercatat.

    Wakil Ketua OJK Nurhaida mengaku tak menutup kemungkinan kategori fintech bertambah. Maklum, inovasi digital terus berkembang sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat terhadap fintech.

    "Inovasi ini tidak pernah berhenti, tidak pernah terbatas. Bisa saja inovasi muncul lagi yang lain dan itu bisa saja memang ada cluster baru, tidak (menutup) kemungkinan ada klaster baru," ujar Nurhaida di kantor OJK, Gedung Wisma Mulia 2, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa, 3 September 2019.

    Adapun 15 kategori fintech yang ada saat ini adalah aggregator, credit scoring, claim service handling, digital DIRE, financial planner, financing agent, funding agent, online distress solution, online gold depository, project financing, social network and robo advisor, block-chain based, verification non-CDD, tax and accounting, dan e-KYC.

    Ke-48 fintech yang tercatat sebagai IKD itu nantinya akan ditetapkan sebagai contoh model untuk diuji coba dalam regulatory sandbox. Regulatory sandbox merupakan uji lanjutan bagi startup fintech yang ingin memperoleh izin operasi.

    Dari 48 fintech itu, sebut Nurhaida, 34 di antaranya ditetapkan sebagai contoh model untuk diuji coba dalam regulatory sandbox. Di situ, perusahaan rintisan atau bidang fintech akan diuji terlebih dahulu model bisnis, produk, layanan, dan teknologinya.

    "(Regulatory) sandbox ini kan berlangsung selama satu tahun. Jadi nanti dari hasil sandbox ini bisa kita lihat perlu atau memang ada ketentuan lebih lanjut itu apa," tuturnya.

    Menurut dia kategori-kategori fintech itu untuk memudahkan OJK memilah perusahaan rintisan yang mendaftar izin operasi. Pasalnya, saat ini baru beberapa kategori fintech yang punya payung hukum, di antaranya fintech peer to peer lending dan equity crowdfunding.

    "Nanti ke depan mungkin salah satu tantangannya adalah kita membuat POJK ini seperti apa dan pada saat berapa banyak pesertanya, sehingga perlu dibuatkan satu peraturan khusus tentang itu," imbuh Nurhaida.

    Secara prinsip, regulasi tersebut sebagai market conduct. Tujuannya sebagai pengawasan, namun tidak menghambat inovasi dan mengedepankan perlindungan konsumen.

    "Oleh karena itu nanti pengaturannya ke depan lebih ke arah transparansi market conduct," pungkas Nurhaida.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id