Nilai Pertanggungan 5 Gedung Kemenkeu Terdampak Banjir Rp50,6 Miliar

    Eko Nordiansyah - 10 Januari 2020 16:12 WIB
    Nilai Pertanggungan 5 Gedung Kemenkeu Terdampak Banjir Rp50,6 Miliar
    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat nilai total pertanggungan barang milik negara (BMN) yang terdampak banjir sebesar Rp50,6 miliar. Foto: Medcom.id/Eko Nordiansyah
    Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat nilai total pertanggungan barang milik negara (BMN) yang terdampak banjir sebesar Rp50,6 miliar. Terdapat lima unit bangunan kantor milik Kemenkeu yang terkena banjir Jabodetabek pada awal tahun ini.

    Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Encep Sudarwan mengatakan pihaknya telah mengontak konsorsium asuransi untuk mengajukan klaim. Pengajuan sudah dilakukan sejak 3 Januari lalu atau dua hari pascabanjir terjadi.

    "Saat ini kami sudah list yang profesional dan tercatat. Nilai pertanggungan atau total lost Rp50,6 miliar," kata Encep di Gedung DJKN, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Januari 2020.

    Dirinya merinci BMN yang terdampak adalah Gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung dengan perkiraan nilai pertanggungan Rp8,4 miliar, Gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong Rp6,3 miliar, Gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara Rp1,5 miliar, Gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan Rp24,9 miliar, dan Balai Laboratorium Bea dan Cukai Tipe A Jakarta Rp9,5 miliar.

    "Ini nilai pertanggungan, bukan klaim. Nanti loss adjuster yang menghitung. Dari kami, kebijakan Kemenkeu untuk asuransi BMN adalah upaya antisipasi, meminimalkan risiko dan pengamanan," jelas dia.

    Mulai 2019 lalu, Kemenkeu telah mengasuransikan 1.360 BMN senilai Rp10,8 triliun dengan nilai premi Rp21 miliar berupa gedung dan bangunan kepada konsorsium asuransi. Tahun ini ada 10 kementerian/lembaga (K/L) yang akan mengasuransikan BMN-nya.

    Selain Kemenkeu ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan lnformasi dan Geospasial (BIG), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    Rencananya tahun depan akan ada 20 K/L yang BMN-nya diasuransikan. Setelah itu ada 40 K/L di 2022 dan seluruh BMN dari semua K/L harus sudah diasuransikan pada 2023.



    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id