Ekonom Prediksi Perombakan Direksi 5 BUMN Tetap Terjadi

    Angga Bratadharma - 23 Agustus 2019 09:14 WIB
    Ekonom Prediksi Perombakan Direksi 5 BUMN Tetap Terjadi
    Pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy (MI/SUSANTO)
    Jakarta: Pengamat Ekonomi Politik Ichsanuddin Noorsy memprediksi rencana perombakan direksi di lima perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap akan dilakukan sesuai jadwal meski ditentang Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ichsanuddin menilai Menteri BUMN Rini Soemarno tidak mau mengikuti perintah Presiden.

    "Rini merasa posisinya lebih kuat secara aspek otoritas legal dibandingkan dengan (Presiden) Jokowi," ujar Noorsy, seperti dikutip dari keterangan resminya, di Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2019.

    Menurut Noorsy yang dijadikan pegangan Rini untuk melakukan perombakan pengurus BUMN adalah Undang-Undang (UU) No 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Pada Bab II Pasal 15 Ayat (1) dan (2) UU No 19 Tahun 2003 disebutkan, Menteri BUMN berhak mengangkat dan memberhentikan direksi BUMN.

    "Sementara, Jokowi menyampaikan pelarangan pergantian direksi BUMN hanya sebatas lisan. Itu pun melalui orang lain. Ini lah kelemahan Jokowi," tutur Noorsy.

    Presiden, lanjut Noorsy, sebetulnya memiliki otoritas untuk mengatur menteri-menterinya. Artinya, Rini semestinya tunduk kepada perintah Presiden. "Namun, meski dihadang skema kekuasaan pemerintah, otoritas Presiden tidak serta-merta bisa menghentikan rencana pergantian direksi BUMN tersebut," paparnya.

    Apalagi, kata Noorsy, ada indikasi kuat yang memastikan Rini tidak akan tunduk pada perintah Presiden. Dan Presiden tidak memiliki keberanian untuk menjalankan otoritasnya. "Salah satu indikasinya, Jokowi tidak menjalankan rekomendasi Pansus Pelindo II  DPR untuk memecat Rini," tegasnya.

    Seperti diketahui, pada 28 Agustus 2019-2 September 2019, lima BUMN akan menggelar RUPSLB untuk merombak pengurus perseroan. Kelima BUMN itu terdiri atas empat BUMN perbankan yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN, serta satu BUMN migas, yakni PGN.

    Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mewanti-wanti Menteri BUMN Rini Soemarno tak merombak direksi perusahaan plat merah. Hal ini sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo agar tak ada perombakan jabatan strategis di BUMN.

    "Apa yang disampaikan dalam sidang kabinet kan perintah. Harus diikuti, mestinya kan begitu. Itu kan moral obligation (kewajiban moral) bagi pejabat negara," kata Moeldoko, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 12 Agustus 2019.
     
    Moeldoko menyebut sebanyak lima BUMN merencanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Rapat tersebut memang tak selalu berujung merombak direksi BUMN. Namun, jika dalam RUPSLB itu terdapat perubahan direksi, maka bisa saja Menteri BUMN Rini Soemarno yang membawahi perusahaan plat merah tersebut melanggar aturan Presiden Jokowi.
     
    Presiden Joko Widodo sebelumnya telah mengeluarkan instruksi kepada para menteri untuk tak mengeluarkan kebijakan dan merombak jabatan strategis sampai Oktober 2019. Para menteri diimbau untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis dan juga penempatan atau penggantian jabatan-jabatan atau posisi tertentu.



    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id